Pulihkan Lingkungan, KLHK Intensifkan Reklamasi Lahan Tambang
Jakarta, IDN Times – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya mengatakan pemerintah akan secara intensif melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Reklamasi dilakukan dengan penanaman bibit.
“Kita bekerja keras melakukan pemulihan dengan cara penanaman bibit yang baik yang sesuai,” kata Menteri Siti di Gedung KLHK, Jakarta, Senin (13/1).
1. Pemerintah rehabilitasi 200 ribu hutan dan lahan di tahun 2020
Selain itu, ia menjelaskan, rehabilitasi hutan dan lahan menjadi prioritas nasional. KLHK menargetkan rehabilitasi terhadap 200 ribu hutan dan lahan sepanjang 2020.
”Oleh Bapak Presiden ditegaskan sebagai prioritas nasional untuk kira-kira 200.000 lebih rehabilitasi hutan dan lahan, 207.000 hektar ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya jadi sebelum tahun 2019 rehabilitasi atau penanaman itu hanya kira-kira 23.000-25.000 per tahun,” ujarnya.
2. Rehabilitasi tersebut berguna untuk mengantisipasi bencana
Kegiatan rehabilitasi ini berguna untuk memulihkan lingkungan hidup dengan cara penanaman bibit yang sesuai dengan kawasannya. Siti juga mengatakan rehabilitasi berguna sebagai cara mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan bencana dari kawasan tertentu.
“Oleh karena itu bahwa presiden minta harus dilipatkan penyelesaiannya. Nah, kalau lihat seperti ini dengan situasi yang sekarang dan kita harus antisipasi juga di bulan Januari ini, maka segala daya upaya energi termasuk PP 78 tahun 2016, eh PP 78 tahun 2010 tentang Reklamasi pascatambang itu harus intensifkan,” ujarnya.
3. Sinergi yang kuat harus dibangun agar rehabilitasi hutan dan lahan terealisasikan
Dengan demikian, Siti mengatakan, sinergi yang kuat harus dibangun agar rehabilitasi hutan dan lahan dapat lebih banyak lagi terealisasikan. Bahkan, apabila seluruh pihak bisa menghimpun semua kekuatan tersebut maka, sebetulnya rehablitasi bisa dilakukan lebih dari 430.000 hektare setiap tahun, lanjut Siti.
“Di beberapa UPT memang berlangsung Apa ostlahnya sinergi yang cukup baik dari dari dari instansi pemerintah TNI Polri dari relawan masyarakat itu dia hanya membutuhkan bibir selalu melakukan penanaman sendiri jadi dengan demikian kan nggak perlu ada biaya penanaman nya,” tutur Siti.
