Publik Minta Ormas Provokasi Demo Dievaluasi, Wamendagri: Ada Proses H

01 Sep 2026, 15:45 WIB

Intinya Sih

Wamendagri Bima Arya menyatakan evaluasi ormas yang diduga memprovokasi kekerasan dalam demo 27 Agustus harus melalui proses hukum dan didasarkan pada data lapangan.
Kemendagri hanya berwenang menangani ormas terdaftar, sedangkan ormas berbadan hukum berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum.
Kemendagri belum menerima laporan resmi terkait pencabutan izin ormas; tindakan tersebut memerlukan pembuktian pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menanggapi adanya dorongan publik yang meminta agar organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terlibat provokasi demo 27 Agustus di DPR dievaluasi. Permintaan masyarakat itu muncul setelah sebuah ormas diduga terlibat dalam kasus kekerasan saat demo.

Bima mengatakan, evaluasi ormas memiliki koridor dan proses hukum. Temuan itu juga harus diusut sesuai dengan data-data di lapangan.

"Yang penting itu kan, satu, proses hukum. Kedua, data-datanya seperti apa," kata Bima saat ditemui usai acara di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).