Tolak Hukuman Mati, Puluhan Ribu Umat Katolik Filipina Turun ke Jalan
Pemandangan yang tak biasa terlihat di ibukota negara Filipina, Manila, pada Sabtu (18/2). Puluhan ribu penganut agama Katolik di negara tersebut turun ke jalan untuk memprotes cara pemerintahan Rodrigo Duterte menangani persoalan peredaran narkoba. Penyelenggara menyebut ada 50.000 demonstran, sedangkan polisi mengestimasi ada sekitar 10.000 orang yang berdemo.
Mereka memprotes pemerintah yang memberlakukan pembunuhan di luar hukum terhadap yang diduga pengedar narkoba.
Sejak dinobatkan menjadi presiden pada Juli 2016, Duterte melancarkan sebuah kampanye anti-narkoba yang menimbulkan reaksi keras tak hanya dari dalam negeri, tapi juga dunia internasional. Pemerintah Filipina memberlakukan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) terhadap mereka yang masih diduga terlibat peredaran narkoba. Dikutip dari The Telegraph, lebih dari 7.600 nyawa melayang di mana lebih dari 2.500 diantaranya terjadi saat penembakan selama penggerebekan. Mayat-mayat yang tergeletak di jalanan menjadi hal yang tak terelakkan.
Selain itu, demonstran juga menyatakan menolak rencana pemerintah untuk mengembalikan hukuman mati.
Pemerintah Filipina di bawah komando Duterte juga menyatakan permintaan kepada parlemen Filipina untuk mengembalikan hukuman mati di negara tersebut. Tak tanggung-tanggung, hukuman mati yang dimaksud oleh Duterte adalah hukuman gantung yang bisa disaksikan oleh masyarakat umum.
Pada 29 November 2016 lalu, Sub-komite Reformasi Yudisial mengesahkan RUU Kongres No. 1 tentang Hukuman Mati yang bila diresmikan menjadi undang-undang maka negara bisa menghukum mati pelaku pembunuhan, perampokan, perdagangan manusia, serta peredaran narkoba. Filipina sendiri adalah negara pertama di Asia yang menghapus hukuman mati pada 1987.
Mereka menyerukan agar kejahatan tak dibalas dengan kejahatan.
Demonstrasi yang dipimpin oleh petinggi Gereja Katolik di Filipina ini menyebut aksi mereka sebagai aksi anti-kekerasan yang meminta masyarakat untuk semakin aktif melawan kebijakan brutal dari pemerintahan Duterte. Demonstran pun meneriakkan "katakan ya pada kehidupan" serta hentikan hukuman mati".
Uskup Agung Luis Antonio Cardinal Tagle mengatakan,"Jika balasan terhadap kekerasan adalah kekerasan juga, maka kita hanya akan mendukung semakin banyak kekerasan." Di depan puluhan ribu massa, Tagle juga menyerukan bahwa,"Kita seharusnya tak memperpanjang kekerasan, tapi menantangnya dengan anti-kekerasan."
Duterte sendiri tak menyembunyikan permusuhannya dengan Gereja Katolik di Filipina.
Dengan mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik menjadikan Gereja sebagai institusi yang sangat berpengaruh. Di masa lalu, Gereja berkontribusi terhadap penggulingan diktator Ferdinand Marcos dan dan presiden yang terkena kasus korupsi, Joseph Estrada. Namun, Duterte sendiri beberapa kali menunjukkan ketidaksukaannya kepada Gereja. Ia, misalnya, sempat mengatakan Gereja berisi orang-orang munafik karena menolak caranya mengatasi masalah peredaran narkoba dengan pembunuhan di luar hukum.
.png)