Malaysia Ingin Batasi Masa Jabatan Perdana Menteri Jadi Dua Periode

Dilansir dari Channel News Asia, RUU yang disodorkan pemerintah itu berambisi mengamandemen konstitusi federal untuk secara spesifik mengatur pembatasan masa jabatan Perdana Menteri sampai dua periode. 

Agar lolos, pemerintah perlu dukungan dari dua pertiga dari 222 anggota parlemen terpilih. Rencananya, RUU tersebut akan dibahas pada Maret 2020 ketika Dewan Rakyat memulai sesi pertamanya.

Mahathir tak hanya menjadi orang terlama yang menguasai politik Malaysia. Ia juga merupakan salah satu pemimpin pemerintahan tertua di dunia yaitu di usianya yang saat ini sudah hampir satu abad. Sejak mengakhiri masa jabatannya pada 2003, ia menghilang dari dunia politik hingga 15 tahun kemudian memimpin Koalisi Pakatan Harapan.

Kemenangan Mahathir terjadi di tengah ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Najib Razak yang disinyalir penuh korupsi dan harga-harga yang melambung tinggi. Ia berniat untuk tidak terlalu lama menduduki posisinya saat ini. "Saya berusia 94 tahun sekarang. Apa Anda mau saya jadi Perdana Menteri ketika saya berumur 100 tahun?" kata Mahathir, seperti dilansir dari MalayMail.

Pengamat sendiri mengaitkan langkah pemerintah itu dengan apa yang menimpa Najib. Hampir tiga periode berkuasa, ia dituding menerima suap sampai USD1 juta untuk proyek-proyek pemerintah. Setelah kalah dalam Pemilu, Najib pun menjalani proses investigasi hingga saat ini.

Konstitusi Malaysia sendiri berbeda dengan Indonesia dalam hal masa jabatan seorang pemimpin negara karena sistem pemerintahan yang juga tak sama. Di Malaysia, Perdana Menteri tetap bisa berkuasa selama mendapat mandat dari Dewan Rakyat (DPR versi Malaysia) dengan Pemilu yang digelar tidak lebih dari lima tahun sejak terakhir kali pemungutan suara dilangsungkan.