Amerika Serikat Dukung Permukiman Israel, Ini Reaksi Palestina

Israel mencaplok kawasan Tepi Barat pada 1967 dan sejak itu secara terus-menerus mendirikan permukiman untuk warganya di sana. Menurut Pompeo, keputusan Amerika Serikat selama ini tidak tegas.

Dikutip dari Reuters, ia menyebut bahwa Presiden Jimmy Carter (Partai Demokrat) menolak kebijakan Israel, sedangkan Presiden Ronald Reagan (Partai Republik) menyatakan sebaliknya.

"Pendirian permukiman sipil Israel tidaklah tidak konsisten dengan hukum internasional," ujar Pompeo, menambahkan bahwa pemerintahan saat ini membalik posisi legal Amerika Serikat yang diambil oleh Presiden Carter pada 1978.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengaku senang dengan langkah Amerika Serikat. Ia menilai keputusan itu "membenarkan ketidakadilan sejarah". Dalam sebuah sambungan telepon dengan Presiden Donald Trump, Netanyahu mengucapkan terima kasih.

"Saya berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mengatakan ia telah membenarkan ketidakadilan sejarah. Seseorang perlu mengatakan sebuah kebenaran sederhana, dan Presiden Trump melakukannya, seperti ketika ia mengakui Dataran Tinggi Golan dan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem," tulis Netanyahu melalui Twitter.

Menurut juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeinah, Washington "tidak layak atau berwenang membatalkan resolusi hukum internasional, dan tak berhak memberikan legalitas terhadap permukiman Israel mana pun".

Anggota Komite Eksekutif Pembebasan Palestina sekaligus negosiator senior Hanan Ashrawi menulis di Twitter bahwa keputusan Gedung Putih merupakan "pukulan lain terhadap hukum, keadilan dan perdamaian internasional" dan bahwa permukiman Israel tidak "inkonsisten dengan hukum internasional".

Para kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat pun turut menyuarakan keberatan mereka dengan posisi Gedung Putih, salah satunya adalah Bernie Sanders. "Permukiman Israel di wilayah pendudukan adalah ilegal. Ini sudah jelas dari hukum internasional dan beragam resolusi PBB. Sekali lagi, Trump mengisolasi Amerika Serikat dan mengesampingkan diplomasi dengan mengambil hati basis ekstremisnya," tulis Sanders di Twitter.

Rashida Talib, anggota Kongres dari Partai Demokrat, juga menyampaikan pendapatnya lewat Twitter. "Permukiman Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional. Apa pun yang dilakukan rezim Trump yang tak bermoral dan korup (ya, dia adalah diktator seperti raja yang tak tahu hukum), ini tidak mengubah fakta tersebut."