Jakarta, IDN Times - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, meminta Dinas Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur terkait regulasi penggunaan skuter listrik.
"YLKI mendukung Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang akan mengatur hal itu. Kami mendesak Gubernur Anies Baswedan cepat mengesahkan," kata Tulus seperti dikutip dari Antara.
Tulus mengatakan ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian untuk pengaturan terkait skuter listrik, seperti perizinan, tarif, dan jaminan asuransi.
YLKI mendesak agar keberadaan skuter listrik diperketat dalam hal pengawasan.
Atas peristiwa yang memakan dua korban pengendara skuter listrik beberapa hari lalu, YLKI minta perbaikan pada prosedur keamanan bagi penggunaan skuter listrik.
"Belum ada atau tidak ada edukasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh, terutama terkait aspek keamanan. Karena itu, YLKI meminta penyewaan skuter listrik dihentikan sebelum aspek keamanan kepada calon pengguna diperbaiki," ujarnya.
Tulus mengatakan sosialisasi untuk pengguna skuter listrik masih belum maksimal.
"Belum ada sosialisasi yang memadai kepada pengguna, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas. Bandingkan dengan pengguna sepeda di Belanda yang 40 persen telah mendapatkan edukasi sejak dini terkait aspek keselamatan dalam berlalu lintas menggunakan sepeda," ujarnya.
CEO GrabWheels TJ Tham, berkomitmen untuk memberi edukasi kepada pengguna demi keamanan.
"Grab berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan penggunaan GrabWheels melalui edukasi kepada pengguna dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam upaya menjaga keselamatan," kata Tham.