Wakil Ketua KPK Siapkan Hadiah Bagi Pengungkap Kasus Novel Baswedan

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan hadiah khusus yang telah ia siapkan sejak lama yakni berupa sepeda. Ada makna khusus mengapa hadiah yang disiapkan sepeda. Hal itu lantaran mereka ingin meniru hadiah berupa sepeda yang sering dibagikan oleh Presiden Jokowi. Sekaligus mengingatkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ia masih memiliki utang untuk mengungkap kasus teror tersebut. 

"Jadi, nanti saya tinggal memberikan sepeda saya, kan ada tuh yang dipajang di lobi KPK. Kan nanti saya akan kasih ke orang yang berhasil mengungkap pelakunya, termasuk apabila orang yang berhasil itu personel Polri," kata Saut. 

Sepeda itu diserahkan Saut ke Wadah Pegawai KPK pada 2 Mei 2018 lalu. Ia berharap pelaku penyiram air keras terhadap bisa segera diungkap. Tujuannya, agar bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi. 

"Kan, kalau tidak terungkap (pelaku penyiraman air keras) bisa menurunkan minat orang untuk bekerja di sektor penanganan kasus korupsi. Ini kan berbahaya kalau negara seperti ini," tutur dia lagi. 

Instruksi presiden kepada Polri itu disambut baik oleh organisasi Wadah Pegawai (WP). Melalui keterangan tertulis, Ketua WP, Yudi Purnomo mengatakan instruksi presiden adalah kabar baik di tengah kasus teror terhadap Novel yang akan memasuki waktu 1.000 hari sejak 11 April 2017. 

"Ini merupakan kabar baik di tengah kebuntuan akan kasus ini yang pada Januari 2020 nanti akan mencapai 1000 hari. Ini menjadi salah satu kado terindah dalam hari antikorupsi ini," tutur Yudi. 

Butuh waktu hampir tiga tahun bagi Polri untuk menemukan titik terang dalam kasus teror air keras yang menimpa Novel Baswedan. Janji untuk mengungkap kasus Novel itu sudah disampaikan oleh Idham Azis ketika ia lolos dari uji kepatutan dan kelayakan di DPR sebagai Kapolri. 

Polri sudah sempat membentuk tiga tim untuk mengungkap kasusnya.

Tim pertama, dibentuk oleh mantan Kapolri, Tito Karnavian pada 12 April 2017 lalu. Tim itu merupakan gabungan dari Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. 

"Selama proses pengungkapan kasus, Kapolda Metro Jaya ketika itu Irjen (Pol) Idham Azis menyampaikan telah ada 166 orang yang terlibat dalam satgas khusus dengan memeriksa 68 orang saksi, 38 rekaman CCTV, dan 91 toko penjual bahan-bahan kimia per 14 Maret 2018," ujarnya. 

Tim kedua, dibentuk juga oleh Tito yang terdiri dari penyelidik dan penyidik. Tim yang dibentuk pada 8 Januari 2019 lalu merupakan tindak lanjut dari Komnas HAM beranggotakan 65 orang, 53 orang di antaranya berasal dari Polri. Sesungguhnya di dalam tim itu, juga terdapat penyidik dari KPK, namun mereka tidak diberi kewenangan banyak. 

Sayangnya, ketika publik telah berharap banyak tim tersebut bisa mengungkap pelaku lapangan, yang disampaikan justru sebaliknya. 

"Salah satu rekomendasinya yaitu membentuk tim teknis lapangan,"ujar anggota tim kuasa hukum, Al Ghifari Aqsa pada (4/12) lalu melalui keterangan tertulis. 

Tim ketiga, Tito Karnavian kemudian membentuk tim teknis berdasarkan rekomendasi dari TPGF bentukan Polri. Tim itu terdiri dari 120 orang dan diminta bertugas selama enam bulan. 

"Namun, Presiden Jokowi menolak permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa awal Desember akan menyampaikan hasil temuan tim teknis," ujarnya. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb