Bekasi, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo enggan menanggapi sexual harassment atau pelecehan seksual yang terjadi di internal PT Garuda Indonesia. Menurutnya, masalah pelecehan seksual bukan masuk ranah pemerintah, melainkan sudah urusan kepolisian.
"Itu bukan urusan BUMN lagi. Itu urusan polisi," kata Jokowi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated km 16, Kabupaten Bekasi, Kamis (12/12).
Terkait dugaan pelecehan seksual di Garuda Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku akan memastikan sexual harassment atau pelecehan seksual terhadap pegawai perempuan, akan lebih diawasi. Karena memang mayoritas pegawai BUMN adalah laki-laki.
Erick menentang adanya pelecehan seksual di BUMN. Ia memastikan kekerasan seksual itu tak akan terjadi di perusahaan-perusahaan pelat merah.
"Harus benar-benar kita tingkatkan (pengawasan), tidak boleh kaum perempuan itu mohon maaf, dijadikan ya hal-hal yang tidak baik lah," ujar Erick di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).
Terkait ramainya cuitan tentang pejabat Garuda Indonesia melakukan pelecehan seksual di Twitter, Erick menyebut belum ada hukumnya. Ia akan mempelajari lebih jauh terkait masalah ini.
"Hukumnya belum ada, tapi kalau di Amerika itu nanti saya pelajari, bisa diberhentikan. Apalagi kalau ada pegawai wanita yang jelas-jelas sudah ada seksual harrasment itu," kata Erick.
Sebelumnya, cuitan akun di Twitter @digeeembok sempat meramaikan publik lantaran menyebut ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan jajaran petinggi Garuda Indonesia kepada pramugari.
Kasus ini muncul setelah Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara terbongkar menyelundupkan motor Harley Davidson menggunakan pesawat Garuda.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb