Jakarta, IDN Times - Ketua DPR Puan Maharani menilai wacana amandemen UUD 45 sebaiknya dilanjutkan. Hanya saja pembahasannya harus disepakati sehingga tidak melebar ke mana-mana.
“Kalau dari awal niatnya hanya membahas soal GBHN, ya fraksi-fraksi di MPR harus konsisten, jangan melebar ke mana-mana,”ujar Puan di Kompleks Parlemen DPR RI, Rabu (4/12).
Puan menyatakan hal ini menanggapi respons presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo yang menyatakan lebih baik tidak ada amandemen UUD bila ada usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Sejak awal kami juga menyatakan wacana penambahan periode jabatan presiden menjadi tiga periode itu sebuah kemunduran demokrasi. Jadi tertib dan konsisten saja pada niat awal amandemen yaitu membahas soal GBHN," ujar Puan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Polkam itu mengakui bahwa partainya, lewat Fraksi PDIP di MPR, menjadi pelopor usulan amandemen terbatas UUD 1945.
“Kami tegaskan lagi, hanya amandemen terbatas dengan mengusulkan MPR memiliki kewenangan menetapkan haluan negara,” ucapnya.
Menurut Puan Haluan Negara diperlukan sebagai blue print pembangunan nasional jangka panjang.
“Memang sudah ada RPJP. Tapi itu lebih mencerminkan visi misi presiden yang juga bisa berganti, bukan panduan pembangunan nasional hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh komponen bangsa,” kata Puan.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan dirinya tak setuju UUD 1945 diamandemen. Sebab amandemen UUD bisa meluas hingga pembahasan masa jabatan presiden hingga tiga periode dan mengembalikan Pilpres ke MPR.
"Jadi, lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Jokowi menyampaikan, sejak awal ia sudah ragu dengan wacana amandemen terbatas UUD 1945 tersebut. Alasannya, Jokowi ragu nantinya amandemen UUD 1945 itu bisa melebar ke mana-mana.
"Apakah bisa yang namanya amendemen berikutnya dibatasi? Untuk urusan haluan negara. Apakah tidak melebar ke mana-mana? Sekarang kenyataannya seperti itu kan," ujar Jokowi.