Respons BIN dan Polri Dituduh Tidak Netral oleh Kubu Prabowo
Jakarta, IDN Times - Dugaan ketidaknetralan polisi dan intelijen masuk menjadi salah satu poin di dalam berkas gugatan Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi. Terkait hal ini, Polri dan BIN pun angkat bicara. Dua lembaga negara itu membantah tuduhan bahwa mereka tidak netral.
Humas BIN Wawan Hari Purwanto menyampaikan, pimpinan instansinya tidak pernah menginstruksikan untuk memihak salah satu kubu dalam kontestasi Pilpres 2019 lalu.
"Selama ini tidak ada perintah pimpinan BIN untuk berpihak ke paslon manapun," tegas Wawan kepada IDN Times, Senin (17/6).
1. Pimpinan BIN hanya memerintahkan pemilu berjalan lancar
Wawan mengungkapkan, pimpinan BIN hanya memerintahkan untuk menjaga supaya rangkaian pemilu bisa berjalan dengan lancar.
"Perintahnya adalah menjaga agar tiap tahapan pemilu dapat selesai sesuai jadwal, dan selanjutnya mengawal pemilu agar berlangsung aman dari sejak persiapan hingga berakhirnya pemilu. Demikian," ungkap Wawan.
Wawan pun menyampaikan bahwa setiap anggota BIN bekerja sesuai perintah pimpinan.
"Yang jelas tidak ada perintah berpihak, jadi anggota BIN harus taat perintah itu," kata Wawan.
"Soal menguji tuduhan di MK, biarlah semua berlangsung di MK. Apa pun keputusan MK harus ditaati," lanjutnya.
2. Polri juga bantah tuduhan Prabowo-Sandiaga
Senada dengan Wawan, Polri juga membantah dugaan ketidaknetralan Polri dalam mengawal Pemilu 2019.
"Polri dalam hal penyelenggaraan pengamanan seluruh tahapan pemilu sampai 2019 ini, sampai nanti pelantikan presiden, kami bersifat independen. Kami mengamankan, kami tidak berpihak kepada salah satu paslon," kata Kabag Penerangan Umum (Penum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra dihubungi IDN Times, Senin (17/6).
3. Polri jawab testimoni eks Kapolsek Pasirwangi Sulman Aziz
Pernyataan tersebut disampaikan Asep guna menanggapi tim hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyinggung testimoni eks Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sulman pernah mengaku diinstruksikan atasannya untuk memenangkan paslon Joko “Jokowi” Widodo-Ma'ruf Amin di wilayah hukumnya. Namun, Sulman akhirnya menuturkan pengakuannya palsu. Dia melontarkan itu karena sakit hati dipindahtugaskan.
"Yang kami berikan jaminan kepada masyarakat adalah rasa aman-nyaman secara khusus dalam bingkai kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), supaya penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019 itu dapat terselenggara dengan baik, jadi sama sekali tidak punya kepentingan kami dalam hal ini," ujar Asep.
4. Tim hukum Prabowo-Sandiaga sebut ada dugaan ketidaknetralan aparatur negara
Sebelumnya, tim hukum Prabowo-Sandiaga memaparkan dugaan ketidaknetralan aparatur negara, yakni polisi dan intelijen, dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Tim Prabowo menduga aparat ikut membantu pemenangan Jokowi dalam pilpres.
"Ketidaknetralan Polri dan BIN atau intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi pemenangan pasangan calon 01, nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi. Karena akhirnya paslon 02 tidak hanya berkompetisi dengan paslon 01, tapi juga dengan presiden petahana Joko Widodo yang di-backup penuh oleh aparat Polri dan intelijen," kata anggota tim hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana, membacakan permohonan gugatan Pilpres 2019 di Gedung MK.
