Perludem Dorong Politisi Perempuan Jabat Kursi Pimpinan DPR RI

Pada Pemilu 2019 presentasi keterwakilan perempuan mengalami kenaikan. Keterwakilan perempuan di DPR mencapai 20,5 persen yang sebelumnya hanya 17,6 persen, dan DPD 30,14 persen yang sebelumnya 26 persen.

Menurut Fadli, perjuangan perempuan di dalam dunia parlemen tidak berhenti hanya karena kenaikan persentase keterwakilan. Perempuan legislatif harus memiliki bagian sebagai pemimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Kita mendorong keterwakilan perempuan agar tidak berhenti di proses pencalonan saja. Tetapi harus konsisten agar keterwakilan perempuan mengisi pimpinan ataupun alat kelengkapan dewan di DPR, MPR, DPD maupun DPRD," ujar Fadli.

Fadli menjelaskan bahwa perempuan dalam kontestasi pemilihan umum memang menghadapi rintangan serta proses yang lebih berat. "Misalnya tentang pemberian nomor urut, perempuan ditempatkan pada urutan belakang," jelas Fadli.

Tetapi, Fadli optimis legislatif perempuan memiliki peluang untuk masuk ke dalam posisi strategis seperti pimpinan dan alat kelengkapan dewan. "Kesempatannya cukup besar, harus ada komitmen dari parpol serta kelompok politik untuk mendorong hal tersebut," ujar dia.

Menurut Fadli, partai politik harus komitmen dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di legislatif, khususnya di posisi strategis. "Ini butuh komitmen pimpinan parpol dan elite parpol di lembaga legislatif. Butuh komitmen dari seluruh anggota legislatif bahwa dorongan keterwakilan politik perempuan adalah pekerjaan yang tak boleh berhenti," tuturnya.

Fadli berharap agar pimpinan dan elite politik konsisten untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XII/2014, yang mengutamakan keterwakilan perempuan di dalam pimpinan. "Harus ada komitmen dan konsistensi pimpinan dan elite partai konsisten dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif," ujar dia.