Penusukan Wiranto Munculkan Pertanyaan Soal SOP Pengamanan Pejabat

12 Okt 2019, 17:15 WIB

ANTARAFOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Kejadian yang menimpa Menko Polhukam Wiranto di Menes, Pandeglang, Banten Kamis (10/10) menimbulkan pertanyaan tentang standar operasional prosedur (SOP) pengamanan pejabat. Pengamat intelijen Susaningstyas Kertopati menilai perlu ada evaluasi atas standar tersebut.

"Sampai terjadi penikaman itu harus menjadi dasar untuk evaluasi SOP pengamanan pejabat negara. Deteksi dininya seperti apa?" ujar Susaningtyas seperti dilansir dari Antara, di Jakarta, Jumat (11/10).

1. Temuan intelijen harus jadi pedoman pengamanan

Dok.Istimewa

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan pihaknya telah melacak pelaku penusukan Wiranto yang ternyata terafiliasi kelompok JAD, sebelum peristiwa penusukan itu terjadi. Susaningstyas menilai hal itu seharusnya menjadi bisa ditindaklanjuti dalam pengamanan.

"Temuan ini sudah menjadi 'warning' sejak lebih dari dua bulan lalu. Artinya temuan ini harus menjadi pedoman bagi aparat keamanan di lapangan dalam melaksanan tupoksinya," katanya.

2. Harus didalami maksud dan tujuan pelaku

Ilustrasi Densus 88 menggerebek terduga teroris. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

Dirinya juga mengatakan kasus yang mengundang perhatian publik ini harus lebih didalami. "Inilah visi 'terrorizing', melakukan hal radikal untuk dapat perhatian," ucapnya.

Penyelidikan harus mengungkap apa pesan yang ingin disampaikan oleh pelaku penyerangan. "Yang dikhawatirkan itu mengandung pesan 'jangan main-main dengan kami, kami ada dan serius lakukan penyerangan lanjutan. Maka itu harus didalami," ujarnya.

3. Antisipasi potensi aksi pada momen pelantikan presiden

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Dirinya juga mengkhawatirkan akan adanya rencana aksi tertentu pada momen pelantikan presiden dan wakil presiden nanti. "Takutnya kenekatan ini bisa saja mereka rencanakan untuk gagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang," tuturnya.

Susaningstyas mengimbau agar masyarakat tidak menyudutkan lagi aparat keamanan dan intelijen karena itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan radikalisme di Indonesia.

4. Menggalakkan program deradikalisme dan antiradikalisme.

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Dia mengatakan harus ada penggalakan program deradikalisme dan antiradikalisme. Pendidikan cinta Tanah Air dan pemahaman akan Pancasila yang bisa digalakan secara modern dan mengikuti selera zaman agar lebih mudah diterima masyarakat.

"Program deradikalisasi dan antiradikalisasi harus semakin digalakkan di tengah masyarakat. Termasuk deradikalisasi dunia maya, karena semakin banyaknya berita hoaks dan hal berbau 'post truth'," kata Susaningstyas.