Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan kantor untuk para diaspora yang kembali ke Indonesia. Gubernur Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan memfasilitasi talent-talent lokal sampai mendapatkan aktivitas yang permanen.
"Kami di Pemprov sudah siapkan di Jakarta sebuah ruangan untuk kantor IDN-Global," kata Anies di Jakarta, Sabtu (10/8).
Anies menjelaskan, pemprov akan menjadi fasilitator bagi diaspora Indonesia yang pulang atau berencana pulang. Mereka akan dipertemukan dengan komunitas bisnis dan civil society (masyarakat sipil).
"Lalu ide mereka yang terkait dengan kota, kami menyambut baik. Tapi sebenarnya membuat diaspora itu yakin kalau pulang pemerintah akan fasilitasi. DKI akan lakukan itu dan kami siapkan di sini," katanya.
Soal lokasi kantor Diaspora, Anies masih akan membahas lebih lanjut. Pihaknya memiliki tempat di area Kuningan atau Gatot Subroto. Menurut dia, lokasi itu berada di pusat atau jantung perekonomian Indonesia.
"Sehingga mereka lebih mudah mobilitasnya, karena kami punya tempat. Jadi intinya buat teman-teman (diaspora), kami mengalami kok mau pulang (ke Indonesia) seperti ini. Ini soft landing atau hard landing, ini selalu dirasakan seperti ini. Pemerintah akan fasilitasi dan IDN-Global akan berkantor di sana," katanya.
Sebelumnya, Chairman of the Board of Trustees IDN-Global, Dino Patti Djalal mengusulkan pemerintah membentuk Badan Nasional Diaspora Indonesia. Menurut dia, diaspora berkontribusi 0,6 persen kepada emerging economies, termasuk Indonesia. Jika diibaratkan sebagai kota, diaspora adalah kota yang padat karya, padat modal, padat ilmu, padat jaringan, dan padat idealisme.
"Jadi kalau SDM yang ada di diaspora disinergikan dengan program pemerintah, dampaknya ke pembangunan Indonesia itu bagus sekali. Diaspora sebagai akselerator bagi pembangunan SDM Indonesia," ungkap Dino saat membuka Congress of Indonesian Diaspora.
Dino menambahkan, saat ini banyak diaspora pulang ke Indonesia namun tidak tahu kantor mana yang bisa dikunjungi dan kepada siapa harus melapor.
"Kalau ada keahlian, harus lapor ke siapa Prosesnya seperti apa? Di Kemlu sudah ada staf ahli yang mengurus diaspora, tapi tiga orang gak bisa mengurus 6 juta orang. Tiga orang ngurus 1000 orang saja sudah susah, apalagi 6 juta orang," kata Dino.