Presiden Jokowi Tegaskan UN Akan Tetap Diadakan, Apa Pendapatmu?
Pada akhirnya semua rencana moratorium Ujian Nasional yang telah dicanangkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan gagal terlaksana. Presiden RI Joko Widodo memutuskan bahwa Ujian Nasional (UN) 2017 akan tetap diadakan.
Dikutip Kompas.com, (20/12), keputusan tersebut merupakan hasil dari Rapat Terbatas Kabinet yang membahas Ujian Nasional di Kantor Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin 19 Desember 2016.
Terlihat kecewa karena gagalnya rencana moratorium UN, Muhadjir pun enggan memberikan komentar apapun. Padahal, biasanya menteri yang berkaitan dengan topik yang dibahas ikut menyampaikan hasil rapat terbatas melalui keterangan pers bersama Sekretaris Kabinet. Muhadjir justru langsung meninggalkan Kantor Presiden.
Muhadjir kini berfokus pada tender UN.
Pelaksanaan ujian nasional 2017 nantinya akan dilengkapi dengan berbagai penyempurnaan. Salah satunya peningkatan kualitas guru. Muhadjir mengatakan bahwa keterlibatan guru dalam pembuatan soal ujian nasional akan tetap dilakukan.
Dia juga mengatakan bahwa nanti akan ada workshop-workshop, termasuk melibatkan guru membuat soal dengan gunakan standar nasional di bawah kendali BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi) dan bimbingan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dari Kemendikbud.
Keputusan ini tentu saja cukup mepet dengan pelaksanaan ujian nasional yang akan dilaksanakan pada April 2017. Hal ini tentu berkaitan dengan tender pengadaan soal ujian nasional. Muhadjir pun yakin tender bisa tetap berjalan dan memenuhi target.
Penyelenggaraan UN masih dibutuhkan dalam sistem pendidikan Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa penyelenggaraan Ujian Nasional masih dibutuhkan dalam sistem pendidikan Tanah Air. Pasalnya dari Ujian Nasional itulah dapat diketahui sejauh apa kualitas pendidikan yang telah dicapai para murid selama mengenyam ilmu di sekolah.
Pemerintah juga akan terus berupaya mendorong kualitas pendidikan Indonesia. Tak hanya di level sekolah, melainkan juga di perguruan tinggi. Diharapkan, banyak universitas di Indonesia yang nantinya masuk universitas unggulan berkelas dunia.
Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan mengalokasikan anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Kalla, tidak banyak negara yang mematok anggaran sebesar Indonesia untuk sektor pendidikan, kecuali Taiwan dan Amerika Selatan.
