Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Paling Banyak Ajukan Caleg Mantan Napi Korupsi, Ini Penjelasan Golkar

Paling Banyak Ajukan Caleg Mantan Napi Korupsi, Ini Penjelasan Golkar
IDN Times/Sukma Shakti
Share Article

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan para caleg mantan napi kasus korupsi. Dari data yang di rilis oleh KPU, Partai Golkar menempati posisi pertama sebagai partai yang paling banyak mencalonkan mantan napi korupsi. Sebanyak 8 caleg mantan napi korupsi dicalonkan Golkar menuju kursi parlemen.

Menanggapi hal itu, politisi Golkar Meutya Hafid menyampaikan untuk caleg DPR RI dari Golkar tidak ada mantan napi korupsi. Menurutnya, Golkar tetap mengikuti keputusan KPU untuk mengumumkan nama-nama tersebut. Lalu, apa tanggapan dari Golkar?

  1. 1. Golkar menyerahkan pilihan ke masyarakat

    ANTARA FOTO/FB Anggoro
    ANTARA FOTO/FB Anggoro

    Meutya mengatakan, Golkar tidak keberatan tentang KPU yang mengumumkan para caleg mantan napi kasus korupsi tersebut. Yang paling penting bagi partai, para caleg tetap turun ke lapangan untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

    "Kami siap saja dengan aturan KPU. Yang penting caleg-caleg tetap turun dan berkomunikasi dengan masyarakat. Pilihan akhir ya ada di masyarakat," ucap Meutya di Gedung DPR RI, Kamis (31/1).

  2. 2. Golkar tak khawatir elektabilitas akan menurun

    WhatsApp Image 2018-10-21 at 15.03.08.jpeg
    WhatsApp Image 2018-10-21 at 15.03.08.jpeg

    Sementara, terkait elektabilitas, Meutya mengaku partai berlambang beringin itu tidak memiliki kekhawatiran akan hal tersebut. Karena menurutnya, di level DPR RI tidak ada caleg mantan napi kasus korupsi dari Golkar.

    "Kalau kabupaten/kota atau provinsi mungkin karena waktu itu, waktu tidak cukup sehingga tidak terkawal dengan baik dari pusat. Yang jelas kami di DPR RI tidak ada sama sekali. Jadi, kami tidak terlampau melihat ada dampak elektabilitas," kata Meutya.

  3. 3. Golkar berdalih area di DPD luas, sehingga tak bisa semuanya terpantau

    Ilustrasi narapidana. (IDN Times/Sukma Shakti)
    Ilustrasi narapidana. (IDN Times/Sukma Shakti)

    Lalu, mengapa Golkar tetap mencalonkan caleg yang memiliki latar belakang residivis kasus korupsi di tingkat daerah? Meutya beralasan hal itu karena area DPD luas, sehingga tidak bisa memantau keseluruhan caleg. Meski begitu, ia menjelaskan, Golkar tetap memiliki semangat perubahan di dalamnya.

    "Semangatnya kami membawa perubahan. Jadi, kalau KPU waktu itu mau ngasih tanda, ya gak apa-apa," katanya lagi.

  4. 4. Daftar nama caleg eks napi koruptor

    (Daftar caleg napi koruptor) IDN Times/Sukma Shakti
    (Daftar caleg napi koruptor) IDN Times/Sukma Shakti

    KPU merilis daftar nama caleg eks napi kasus korupsi pada Rabu malam (30/1). Berikut

    daftar calon anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pemilu 2019, yang berstatus mantan terpidana korupsi:

    Partai Golkar
    1. Hamid Usman, S.E., M.H.
    DPRD Provinsi Maluku Utara 
    Maluku Utara 3/No.1

    2. Desy Yusandi, S.E
    DPRD Provinsi Banten
    Banten 6/No.4

    3. H. Agus Mulyadi R, S.sos., M.Si.
    DPRD Provinsi Banten
    Banten 9/No.5

    4. Petrus Nauw, SH
    DPRD Provinsi Papua Barat
    Papua Barat 2/No.12

    5. Heri Baelanu, KA
    DPRD Kabupaten Pandeglang
    Pandeglang 1/No.9

    6. Dede Widarso
    DPRD Kabupaten Pandeglang
    Pandeglang 1/No.9

    7. Saiful T. Lami,M.Si
    DPRD Kabupaten Tojo Una Una
    Tojo Una Una 1/No.12

    8. Edy Muklison, S.Sos
    DPRD Kabupaten Blitar
    Blitar 4/No.1

    Partai Gerindra
    1. Moh Taufik
    DPRD Provinsi DKI Jakarta
    DKI 3/No.1

    2. Herry Jones Johny Kereh, SE.Ak., MM
    DPRD Provinsi Sulawesi Utara
    Sulawesi Utara 1/No.2

    3. Dr. Husen Kausaha, M.Kes.
    DPRD Provinsi Maluku Utara
    Maluku Utara 4/No.2

    4. Ferizal, S.IP
    DPRD Kabupaten Belitung Timur
    Belitung Timur 1/No.4

    5. Mirhammuddin
    DPRD Kabupaten Belitung Timur
    Belitung Timur 2/No.1

    6. Hi. Al Hajar Syahyan, SH., MH
    DPRD Kabupaten Tanggamus
    Tanggamus 4/No.1

    Partai Berkarya
    1. Mieke L. Nangka, SH
    DPRD Provinsi Sulawesi Utara
    Sulawesi Utara 2/No.4

    2. Drs. Hi. Arief Armain, M.Si
    DPRD Provinsi Maluku Utara
    Maluku Utara 4/No.1

    3. Yohanes Marinus Kota, SE
    DPRD Kabupaten Ende
    Ende 1/No.1

    4. Drs. H. Andi Muttamar Mattotorang
    DPRD Kabupaten Bulukumba
    Bulukumba 3/No.9

    Partai Hanura
    1. Welhelmus Tahalele,S.E.
    DPRD Provinsi Maluku Utara
    Maluku Utara 3/No.2

    2. H.Mudasir, S.H., M.H.
    DPRD Provinsi Jawa Tengah
    Jawa Tengah 4/No.1

    3. Akhmad Ibrahim, S.T.
    DPRD Provinsi Maluku Utara
    Maluku Utara 3/No.5

    4. Y H.M. Warsit,S.Pd., SH., M.M.
    DPRD Kabupaten Blora
    Blora 3/No.1

    5. Moh. Nur Hasan, SH.,MH.
    DPRD Kabupaten Rembang
    Rembang 4/No.1

    Partai Demokrat
    1. Jones Khan, S.Sos
    DPRD Kota Pagar Alam 
    Kota Pagar Alam 3/No.1

    2. Jhony Husban, ST, MM.
    DPRD Kota Cilegon
    Kota Cilegon 1/No.4

    3. Syamsudin
    DPRD Kabupaten Lombok Tengah
    Lombok Tengah 5/No.6

    4. Darmawati Dareho, SH
    DPRD Kota Manado
    Kota Manado 4/No.1

    PDI Perjuangan
    1. Abner Reinal Jitmau, S.Sos., MM
    DPRD Provinsi Papua Barat
    Papua Barat 2/No.12
    Total 1 Calon

    Partai Garuda
    1. Ariston Moho
    DPRD Kabupaten Nias Selatan
    Nias Selatan 1/No.3

    2. Yulius Dakhi
    DPRD Kabupaten Nias Selatan
    Nias Selatan 1/No.1
    Total 2 Calon

    Partai Perindo
    1. Drs.Smuel Buntuang
    DPRD Provinsi Gorontalo
    Gorontalo 6/No.1

    2. Zulfikri, ST
    DPRD Kota Pagar Alam
    Kota Pagar Alam 2/No.1
    Total 2 Calon

    PKP Indonesia
    1. Joni KOrnelius Tondok, ST., MM
    DPRD Kabupaten Toraja Utara
    Toraja Utara 4/No.1

    2. Drs. Mathius Tungka
    DPRD Kabupaten Poso
    Poso 3/No.2
    Total 2 Calon

    Partai Amanat Nasional (PAN)
    1. H. Abdul Fattah, S.H
    DPRD Provinsi Jambi
    Jambi 2/No.1

    2. Masri 
    DPRD Kabupaten Belitung Timur
    Belitung Timur 1/No.2

    3. Muhammad Afrizal
    DPRD Kabupaten Lingga
    Lingga 3/No.1

    4. Drs. H. Bahri Syamsu Arief
    DPRD Kota Cilegon
    Kota Cilegon 2/No.1

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
    1. Maksum DG Mannassa
    DPRD Kabupaten Mamuju
    Mamuju 2/No.2
    Total 1 Calon

    Partai Bulan Bintang (PBB)
    1. Nasrullah Hamka, S.E
    DPRD Provinsi Jambi
    Jambi 1/No.10
    Total 1 Calon

    DPD RI

    1. Dr.Ir.H. Abdullah Puteh, M.Si.
    DPD Provinsi Aceh
    No.21

    2. Drs. H. Abdillah, AK
    DPD Provinsi Sumatera Utara
    No.39

    3. Hamzah
    DPD Provinsi Bangka Belitung
    No.35

    4. Ir.Hj. Lucianty, S.E.
    DPD Provinsi Sumatera Selatan
    No.41

    5. Ririn Rosyana, S.H.
    DPD Provinsi Kalimantan Tengah
    No.41

    6. DR. La Ode Bariun, S.H.,M.H
    DPD Provinsi Sulawesi Tenggara
    No.68

    7. Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, M.Si.
    DPD Provinsi Sulawesi Tenggara
    No.69

    8. Ir.A.Yani Muluk, M.Si
    DPD Provinsi Sulawesi Tenggara
    No.67

    9. Syachrial Kui Damopolii, S.Sos.
    DPD Provinsi Sulawesi Utara
    No.40

    Rekap calon legislatif yang berstatus mantan terpidana korupsi:
    - DPD 9 calon
    - DPRD provinsi 16 calon
    - DPRD kabupaten/kota 24 calon

    Total 49 orang.

Share Article
Editorial Team

Related Articles

See More