Jakarta, IDN Times - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan masukan terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden. Ada dua opsi yang ditawarkan Refly, jika benar pemerintah akan mengkaji ulang peraturan tersebut.
Pilihan pertama adalah jabatan presiden diperpanjang hingga tujuh tahun. Dan pilihan kedua adalah masa jabatan boleh lebih dari satu periode tetapi tidak berturut-turut.
Belum diketahui siapa yang pertama kali memberikan usulan, namun wacana penambahan masa jabatan presiden semakin ramai dan terus menjadi perbincangan di ruang-ruang publik. Refly mengusulkan dua pilihan.
"Nah, soal desain ke depannya menurut saya kita harus sungguh-sungguh memikirkan tentang dua usulan ini, yaitu masa jabatan satu periode saja tapi dengan durasi enam sampai tujuh tahun, atau boleh lebih dari satu periode tetapi tidak berturut-turut,” kata Refly kepada IDN Times, Selasa (26/11).
Menurut Refly, ada keuntungan tersendiri dari dua opsi yang ditawarkan. Pertama, presiden bisa fokus bekerja selama menjabat, karena tidak bisa mencalonkan lagi pada periode berikutnya.
"Kedua, kita tidak akan memiliki incumbent di dalam pemilihan presiden yang sebenarnya dalam governance pemilu kita yang masih banyak masalah ini, potensial terjadi abuse of power menggunakan set aparatur dan sebagainya, resource negara, dan lain sebagainya,” ujar dia.
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengatakan, pemerintah juga harus mengkaji ulang aturan presidential threshold, karena menyulitkan kandidat yang akan maju melalui jalur perseorangan.
"Kalau kita kembalikan kepada ketentuan konstitusi, setiap parpol itu bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Maka sesungguhnya sebaiknya threshold itu 0 persen, tidak ada threshold. Tetapi yang harus kita perketat adalah syarat untuk mengikuti pemilu,” kata dia.
Tak hanya itu, menurut Refly, parpol yang tidak lolos parlementary threshold juga perlu diikutsertakan kembali melalui pemilu daerah, untuk menjaga eksistensi partai.
"Kalau dia mendapatkan suara lebih dari 50 persen, maka kemudian dia berhak untuk ikut dalam pemilu nasional, jadi partai diseleksi oleh pemilih, bukan diseleksi oleh KPU,” kata dia.