Menteri LHK Kabarkan Perkembangan Implementasi LoI Norwegia-Indonesia

Menteri Siti pun menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah dilaksanakan, meliputi dukungan dalam pengembangan Saveguard Information System (SIS), National Registry System (SRN), MRV protocol, compensation baseline, dan perhitungan result based payment dalam memantapkan instrumen ekonomi lingkungan, serta Indonesia telah menyampaikan laporan tentang pengurangan emisi karbon tahun 2016/2017.

Selain itu, disampaikan juga tentang persiapan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang proses pembentukannya melalui kerja sama intensif dengan Kementerian Keuangan. Lembaga BPDLH diharapkan sudah dapat aktif pada bulan September 2019 serta dapat mengelola result based payment/mekanisme untuk memperoleh dan menerima dana keuangan berbasis hasil dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan kerja sama yang telah berjalan. Lebih lanjut Menteri Siti pun menyatakan jika Indonesia sangat terbuka untuk kerja sama lanjutan terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan dengan Pemerintah Norwegia.

"Indonesia sangat berterima kasih jika ada tambahan kerja sama baru di bidang perlindungan mangrove, dan pengembangan International Tropical Peatland Center (ITPC) karena pengelolaan mangrove dan lahan gambut Indonesia sangat dinilai baik pada UNEA-4 yang sangat terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati," ujar Menteri Siti.

Selain hal tersebut di atas, Menteri Siti pun menyampaikan selamat kepada Pemerintah Norwegia yang telah menjembatani isu penting tentang keanekaragaman hayati hingga ke tingkat global, sebagai jalan menuju pertemuan para pihak (COP) ke-15 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati yang akan dilaksanakan di Kunming, Tiongkok.

Kebijakan nasional dalam pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan hutan Indonesia pada 5 tahun yang akan datang masih merupakan prioritas di Indonesia. Kementerian LHK berkomitmen meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengadaptasi dampak perubahan iklim. Kemudian terkait dengan perhutanan sosial juga disampaikan bahwa Presiden RI sangat mendukung program Perhutanan Sosial yang dinilai dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat ketimbang jika kita hanya produksi kayu. Kegiatan lain yang juga disampaikan ialah terus dilakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain pengendalian pencemaran Sungai Citarum, Ciliwung, seperti upaya penanggulangan pencemaran sungai dengan mengembangkan ekoriparian.

Selanjutnya, dalam acara The 9th Trondheim Conference on Biodiversity, pertemuan internasional yang membahas keanekaragaman hayati (Conference on Biodiversity), Menteri LHK akan menyampaikan upaya-upaya Indonesia dalam melindungi dan melestarikan flagship spesies, seperti gajah, harimau, badak, orang utan, komodo, dan cenderawasih. Menteri Siti juga menawarkan kepada Pemerintah Norwegia untuk mendorong pelestarian hutan tropis serta mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Menanggapi penyampaian dari Menteri Siti, Menteri Ola mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan. Menteri Ola kemudian juga mengajak melestarikan mangrove dan meningkatkan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan di Papua Barat.

Kemudian juga ditambahkan hal-hal yang terkait dengan kemitraan konservasi dan rencana pengelolaan phase 3. Result base payment juga merupakan salah satu agenda yang penting dan masih menunggu operasionalnya Badan Layanan Umum (BLU). Phase 3 sangat tergantung dengan pertemuan selanjutnya.

Dalam bilateral meeting tersebut, Menteri Siti didampingi antara lain Duta Besar RI untuk Oslo Todung Mulya Lubis, Dirjen PPI Ruandha Agung Sugardiman, Dirjen KSDAE Wiratno, SAM Bidang Industri dan Perdagangan International Laksmi Dewanthi, TAM Bidang KLN Sri Murniningtyas, Direktur Kemitraan Monica Tanuhandari Felia Salim, Kepala Biro Perencanaan KLHK Ayu Dewi Utari, dan Kepala Biro KLN KLHK Teguh Rahadja.