Jakarta, IDN Times - Dalam upaya mengatasi bencana banjir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah untuk kolaborasi bersama.
"Selaku pembina dan pengawas pemerintah daerah, kita melakukan kerja sama dan kolaborasi antara pusat dan daerah, untuk turun bersama menanggulangi dampak banjir," ujar Tito, dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (4/1).
Mendagri menekankan, agar seluruh kepala daerah membangun posko monitor, seperti posko monitor dari BMKG.
Kepala daerah juga diharapkan mampu menyiapkan rencana kontigensi bila terjadi keadaan darurat, seperti misalnya banjir, sehingga mampu merancang rencana yang sistematis untuk pencegahan, penanggulangan, evakuasi, penyelamatan korban, hingga penanggulangan pascabanjir.
Pemda, lanjut Tito, juga penting dan harus mampu menilai apakah suatu daerah yang mengalami bencana dapat ditetapkan dengan status tanggap darurat.
Sebab, status tanggap darurat sangat berkaitan dengan pembiayaan, berupa bantuan dari pusat apabila daerah memberikan tanda tersebut.
Mendagri meminta kepada DPRD untuk memahami kondisi dan situasi masyarakat, serta memudahkan proses pencairan dana dari SiLPA. Karena ada beberapa daerah yang memiliki SiLPA cukup besar.
Ia juga menekankan agar prosesnya tidak berlangsung terlalu lama, agar korban banjir segera mendapatkan bantuan tanggap darurat.