Jakarta, IDN Times - DPR RI sudah menyiapkan anggaran untuk tiga kartu calon presiden nomor 01 Joko Widodo. Ketiga kartu jurus baru tersebut yaitu Kartu Sembako Murah, Kartu Pra-Kerja dan Kartu Indonesia Pintar.
"Anggaran siap, tinggal dianggarkan dan disiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," ujar anggota komisi XI, Mukhamad Misbakhun saat dihubungi IDN Times, Kamis (14/3).
Politikus Partai Golongan Karya ini menyebut tiga kartu tersebut akan menjadi program pemerintah tahun 2020.
"Tiga kartu tersebut program Pak Jokowi sebagai capres 2019. Maka akan dikerjakan di APBN 2020. Jari anggarannya atau RKP-nya sedang dihitung dan disiapkan oleh Tim kampanye dan kementerian terkait," kata dia.
Misbakhun menepis anggapan bahwa sumber dana tiga kartu tersebut berasal dari utang. Sebab, sebagai program baru memang harus disiapkan pos anggarannya.
"Sumber uangnya dari APBN sumber penerimaan APBN dari penerimaan pajak, penerimaan Bea dan Cukai, penerimaan bukan pajak (PNBP), dan hibah. Untuk total anggaran dan posnya masih dihitung," ujar dia.
Misbakhun menegaskan, program pra-kerja capres nomor urut satu Joko Widodo bukan bagian Bantuan Sosial APBN 2019 seperti seperti dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjelaskan anggaran tersebut sebelumnya sudah ada di APBN 2019.
"Program Pra-Kerja bukan bagian dari Bansos di APBN 2019. Itu dijelaskan langsung oleh Pak Jokowi kepada Tim TKN. Saya hadir di sana mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Jokowi sebagai capres," ujar dia.
Misbakhun menerangkan bahwa program pra-kerja yang diusung capres Jokowi program yang produktif.
Dia mencontohkan kartu Pra-Kerja yang akan diberikan kepada pencari kerja, yang terkena PHK atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi seperti skilling, up-skilling, re-skilling atau sertifikasi kompetensi kerja.
Menurutnya, pelatihan vokasi akan menjadi bekal bagi angkatan kerja untuk meningkatkan keterampilannya sehingga siap untuk memasuki dunia kerja atau membuka usaha, yang nantinya juga akan dibantu melalui proses link and match dengan industri.
"Tahun 2020 ditargetkan 2 juta orang peserta pelatihan akan dipekerjakan. Dengan kartu ini para pekerja mampu bersaing dalam negeri dan juga luar negeri," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa nanti akan menggunakan dana APBN.
Sri juga menegaskan bahwa adanya tambahan 3 kartu itu tak membuat anggaran negara meledak.
"Jadi menurut saya, ini adalah satu langkah yang bagus. Dari sisi dampak ke anggaran, mungkin tidak akan menyebabkan ledakan, tetapi sesuatu yang lebih akuntabel karena dana-dana yang mungkin selama ini terfragmentasi, bisa lebih terkonsolidasi dengan baik," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (25/2).