Ketua KPK Janji Perangi Korupsi Walau Tak Dianggap Orang Baik

Poin lainnya yang disampaikan oleh Firli kepada Mahfud yakni mereka sigap untuk mewujudkan lima program nasional 2019-2024 yang dicanangkan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 20 Oktober 2019 lalu. Lima program nasional itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta ketika dilantik sebagai pemimpin negara ini untuk kali kedua, yakni

1. Pembangunan sumber daya manusia 
2. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan
3. Penyederhanaan regulasi. Untuk mewujudkan hal itu, maka pemerintah dan DPR akan menerbitkan dua undang-undang yakni Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transformasi ekonomi yang semula bergantung kepada sumber daya alam bergeser ke daya saing manufaktur dan jasa modern

"Terkait dengan lima program itu, tentu harus kita amankan semua dalam rangka mewujudkan tujuan negara tadi," kata Firli ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenkopolhukam. 

Hal lain yang disampaikan oleh mantan Kapolda Sumatera Selatan yakni itu yakni selama empat tahun ke depan, ia tak ingin sekedar fokus ke arah penindakan. Namun, juga memprioritaskan pencegahan. Bahkan, ketika memperingati HUT KPK, Firli mengutip data bahwa institusi yang kini ia pimpin lebih banyak menyelamatkan keuangan negara dari sektor pencegahan ketimbang penindakan, salah satunya Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

"Prestasi kedeputian pencegahan dalam rangka memberantas supaya tidak korupsi dan dalam rangka menyelamatkan potensi kerugian negara nilainya cukup besar jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai dari penegakan hukum, khususnya penindakan. Angka menunjukkan penyelamatan potensi kerugian negara yang dilakukan oleh terbitan pencegahan KPK itu kurang-lebih Rp 61,5 T," ujar Firli pada 30 Desember 2019 lalu. 

Sehingga, ke depan, ia ingin institusi KPK juga fokus mencegah korupsi. 

Hal lain yang disampaikan oleh Firli yakni ia dan empat pimpinan KPK sepakat tidak akan membiarkan proyek yang sesuai dengan tujuan negara gagal terwujud. Ia tak mau upaya pemberantasan korupsi justru menggagalkan proyek yang selama ini banyak membuka lapangan pekerjaan bagi publik. 

Salah satu proyek yang akhirnya terhenti lantaran diusut oleh komisi antirasuah adalah PLTU Riau-1. Proyek strategis itu akhirnya nasibnya tidak jelas lantaran KPK masuk dan memproses dugaan korupsi sebelum proyek itu terwujud. Mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir sempat menyebut nilai investasi yang masuk melalui proyek PLTU Riau-1 sebesar Rp12,8 triliun. 

Ketidakjelasan proyek PLTU Riau-1 itu sempat disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial. 

"Saya gak tahu apakah ini berhenti atau gak (proyel PLTU Riau-1).Tapi kan yang namanya pembangunan pembangkit listrik kan berjalan terus ya, satu memang adalah dampaknya yang harusnya ada penambahan tenaga baru jadi berkurang, paling delay ini," kata Ego di kantor KPK pada 8 Mei 2019 lalu. 

Bila menilik kalimat yang disampaikan Firli, maka ia memastikan ke depan hal serupa tidak akan terjadi. 

"Kalau ada yang melakukan perbuatan sehingga proyek dan program itu gagal dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pasti kita akan melakukan penindakan terukur sebagaimana hukum yang berlaku," tutur Firli. 

Safari ke beberapa lembaga ini akan berlanjut pada Rabu (8/1). Rencananya, Firli dan empat komisioner lainnya akan berkunjung ke kantor Kejaksaan Agung.