Kasus Pembantaian Puluhan Karyawan di Nduga, Mandor Pemicunya?

Anggota Tim Kemanusian Kabupaten Nduga ini juga menduga, Jonny telah melanggar kesepakatan masyarakat sipil di Papua dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kesepakatan itu juga berlaku bagi masyarakat non-Papua. Dalam kesepakatan itu, seluruh orang non-Papua, harus meninggalkan sejumlah distrik sebelum 24 November 2018.

"Sebab, saat itu telah memasuki masa menjelang perayaan natal dan peringatan hari kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember," ungkap Esmon.

Seluruh pekerja proyek pembangunan Trans Papua itu sebetulnya telah menjalankan kesepakatan tersebut. Akan tetapi, Jonny Arung masih berada di wilayah itu, dan melanggar kesepakatan lainnya yakni, mengambil gambar perayaan tersebut.

Warga Nduga juga sudah mengimbau agar Jonny tidak melakukan hal itu. Sebab, akan terjadi masalah besar jika diketahui oleh Egianus Kogoya, pimpinan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM. Namun, hal itu tak diindahkan Jonny.

"Setelah hal itu diketahui oleh anak buah Egianus, Jonny sempat akan dibunuh," katanya.

Nasib beruntung masih ditangan Jonny. Saat akan ditembak, para Pendeta yang ada di sekitarnya langsung merangkul Jonny. Anggota OPM itu tidak berani menembak, dan hanya melewati para pendeta tersebut.

Lebih lanjut, Esmon meminta pemerintah untuk memintai keterangan Jonny, agar masalah terkait Nduga bisa diselesaikan. "Supaya dia mempertanggungjawabkan apapun yang terjadi. Dia pasti bisa jelaskan ke muka publik apa yang sebenarnya terjadi," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Teratai Hati Papua, Pater Jhon Jongga menilai, Jonny Arung adalah orang misterius dan bermasalah. Berdasarkan keterangan dari beberapa karyawannya, Jonny Arung juga tidak membayarkan gaji mereka selama beberapa bulan.

"Nah, ini sekarang dia disembunyikan oleh siapa? Kami juga tidak tahu dan siapa dia itu," katanya.

"Ya tidak diketahui berarti dia macam tidak disentuh oleh hukum. Padahal, dia yang menjadi penyebab atau pemicu kasus-kasus itu disana (Nduga)," katanya lagi.

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem mengatakan, korban meninggal atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Nduga, Papua, ada 182 orang. Berdasarkan hasil investigasi timnya, korban meninggal itu disebabkan oleh beberapa hal.

"Meninggal karena sakit, hidup lama di hutan. Melahirkan dan meninggal tidak ada pertolongan medis. Ada yang meninggal karena lapar," katanya di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Theo menjelaskan, korban sebenarnya ada 184 orang. Akan tetapi, ada dua orang yang diduga masih hidup meski tidak diketahui keberadaanya.

Berikut rincian Korban meninggal dunia di Kabupaten Nduga sejak 2 Desember 2018 hingga 18 Juli 2019.

- Korban laki-laki dewasa meninggal 69 orang
- Korban perempuan dewasa meninggal 21 orang
- Korban anak laki-laki meninggal 20 orang
- Korban anak perempuan meninggal 21 orang
- Korban balita perempuan meninggal 14 orang
- Korban balita laki-laki meninggal 12 orang
- Korban bayi laki-laki meninggal 17 orang
- Korban bayi perempuan meninggal 8 orang.

Tim investigasi kasus Nduga Papua sebelumnya memaparkan hasil temuan mereka terkait adanya indikasi pelanggaran HAM dalam operasi keamanan yang dilakukan aparat TNI/Polri usai pembantaian puluhan pekerja PT Istaka Karya oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya pada 2 Desember 2018 lalu.

Akibatnya, masyarakat Nduga kehilangan tempat tinggal karena rumahnya hancur ketika militer melakukan pengejaran terhadap anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Warga pun meninggalkan tempat tinggal mereka karena khawatir menjadi korban operasi militer tersebut.