Jejak Harun Masiku, Caleg yang Gagal di Demokrat Lalu Hijrah ke PDIP

Harun Masiku lahir pada 21 Maret 1971 di Jakarta. Ia menempuh pendidikan sejak sekolah dasar hingga SMA di Bone, Sulawesi Selatan. Lalu, ia melanjutkan pendidikanya sebagai mahasiswa jurusan hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar pada 1989 sampai 1994.

Setelah itu, ia mendapatkan beasiswa Chevening dari Pemerintah Inggris dan melanjutkan pendidikannya ke University of Warwick di Inggris. 

Sebelum berlabuh di PDIP, Harun rupanya sempat maju menjadi caleg dari Partai Demokrat dalam pemilu legislatif pada 2014 lalu. Ia mencoba peruntungan dengan maju dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III. 

Sayang, ketika itu ia gagal mendapatkan kursi di Senayan. Tak kapok, Harun memutuskan maju kembali di pileg 2019 dengan menjadi caleg dari PDI Perjuangan. 

Setelah itu, Harun Masiku mencoba kembali peruntungan untuk mendapatkan kursi di Senayan di Pemilu 2019 melalui Partai PDI Perjuangan. Namun sayang, lagi-lagi ia harus gagal karena hanya menempati posisi ke lima di daerah pemilihannya yaitu Sumatera Selatan I.

Caleg dapil Sumatra Selatan I yang berasal dari PDI Perjuangan bukan hanya Harun saja, tapi juga ada almarhum Nazarudin Kiemas. Saudara kandung suami Megawati tersebut berhasil mendapatkan suara terbanyak di dapil Sumatera Selatan I.

Tetapi Nazarudin Kiemas dikabarkan meninggal dunia sebelum menduduki kursi DPR di Senayan. Dari sini lah cerita penyuapan kursi panas yang ditinggalkan Nazarudin Kiemas beemulai.

Selain itu, Harun disebut-sebut merupakan kader yang dekat dengan ring 1 di PDI Perjuangan. Hal itu seolah menjadi kenyataan lantaran Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan dalam dokumen yang memohon ke Mahkamah Agung, agar pengganti Nazarudin adalah Harun, ditanda tangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum) dan Hasto (Sekjen). 

"Kalau surat pertama soal permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung ditandatangani oleh Ketua Bapilu, Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto," kata Arief ketika memberikan keterangan pers pada Jumat kemarin di kantor KPU. 

Surat permohonan agar PAW dari Nazarudin menjadi Harun, juga dikirimkan ke KPU sebanyak tiga kali. 

"Jadi KPU menerima surat dari DPP PDI Perjuangan sebanyak tiga kali. Surat pertama, terkait putusan atau permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA), (surat ini) tertanggal 26 Agustus 2019," tutur dia. 

Arief kemudian sudah langsung memberikan respons penolakan di surat pertama. Uniknya, Hasto justru mengaku tak kenal dengan Harun dan tidak mengetahui di mana keberadaan politikus tersebut. 

"Kalau Harun Ar-Rasyid itu di dalam cerita kita sering mendengar, tapi kalau Harun ini kita tidak tahu khususnya di mana," kata Hasto di JI Expo pada Jumat malam kemarin.