Awas, Reshuffle Menanti: 4 Menteri yang Dapat Terguran Jokowi!
Di tengah isu mengenai perombakan menteri atau reshuffle, Presiden Jokowi sebelumnya pernah beberapa kali memberikan terguran kepada para menterinya. Akan tetapi, teguran ini bisa dimaknai begitu politis apabila diberikan di tengah isu santer perombakan posisi menteri. Apa kata Jokowi soal reshuffle?
Presiden Jokowi mengakui bahwa pembicaraan tentang reshuffle masih belum selesai. Dia sampai saat ini masih terus berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Terkait mengenai keputusan pastinya, sampai saat ini Jokowi masih belum memutuskan apa-apa.
Faktor apa yang menjadi pertimbangan Jokowi dan Kalla mencopot menterinya?
Jokowi mengatakan bahwa dia akan melihat menteri tersebut melalui "kinerja" mereka. Artinya kinerja menteri yang menentukan dicopot tidaknya jabatan. Jadi tinggal menunggu waktu saja untuk mengetahui siapa saja mereka yang akan turun tahta.
Lalu siapa saja menteri-menteri yang terkena teguran Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini?
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan.
Jokowi pernah dua kali menegur Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan tentang kepengurusan sertifikat yang sangat lamban pada saat kunjungan kerja ke Brebes, Jawa Tengah pada Senin (12/4). Pertama, Jokowi menegur Menteri Ferry di sela menyampaikan pentingnya sertifikat lahan bagi petani. Bahkan Jokowi dengan tegas memberi peringatan kepada Kepala BPN.
Jokowi tidak mau lagi terlalu lama dan ruwet saat mengurus sertifikat. Jokowi pun mengakui bahwa hal ini sudah terjadi sejak lama. Jadi jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Presiden ingin agar proses kepengurusan sertifikat ini dilakukan dengan mekanisme teknologi informasi. Presiden juga terkejut saat tahu uang yang harus dikeluarkan untuk mengurus sertifikat itu sebesar satu juta rupiah. Presiden pun langsung mempertanyakannya kepada Menteri terkait. Kenapa biayanya bisa sampai semahal itu.
2. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
Presiden juga menegur Menteri Pertanian Amran Sulaiman tentang alokasi anggaran yang harus fokus kepada apa yang dibutuhkan petani. Padahal seharusnya kementrian pertanian harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh rakyat, terutama traktor, bibit, pupuk dan lain-lain.
Bahkan dalam serangkaian kunjungan kerja Presiden di Brebes, Amran tidak hadir dalam rombongan. Jokowi juga meminta kepada ajudannya untuk memanggil Amran saat blusukan ke petani bawang di Desa Luwung Gede, Kecamatan Iarangan, Brebes. Lahan seperempat hektar ini sedang menghadapi masalah diserang hama ulat.
Jokowi bahkan sampai terpaksa membawa sendiri sampel daun bawang penuh hama untuk diteliti di Jakarta. Jokowi hanya bisa mengangkat bahu begitu mendapat laporan bahwa Amran tidak hadir dalam acara itu. Apa yang menyebabkan Menteri Pertanian tidak hadir? Jokowi mengatakan bahwa sebenarnya Amran sedang sakit sehingga dirinya tidak ikut dalam kunjungan kerja tersebut.
3. Selain itu, Jokowi juga berikan teguran untuk menteri "gaduh".
Tepatnya pada awal Maret 2016, Presiden juga menegur Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Keduanya ditegur lantaran saling lempar statement tentang Blok Masela. Rizal mendorong Presiden memutuskan untuk membangun pengolahan kilang gas Blok Masela di darat. Akan tetapi, Sudirman berpikir sebaliknya. Dia malah mendorong Presiden untuk memutuskan pembangunan dilakukan di laut.
4. Jokowi peringatkan para menteri untuk mengutamakan kerja, bukan wacana!
Dalam sidang kabinet paripurna di Gedung Utama Sekretariat Negara, Kamis (7/4), Jokowi juga pernah menegur menteri-menterinya. Pernyataan Jokowi tersebut juga ditujukan untuk seluruh menteri di Kabinet Kerja.
Jokowi minta kepada menteri-menterinya untuk lebih fokus dalam menyusun anggaran yang akan dimasukkan ke dalam APBN Perubahan. Selain itu juga fokus pada apa yang kita kerjakan. Para menteri juga dihimbau untuk konsen pada program yang jelas dan bermanfaat bagi rakyat dan menciptakan multiplayer effect kepada dunia usaha dan masyarakat. Jokowi kembali menegaskan bahwa ini adalah politik kerja, bukan politik rencana dan bukan pula politik wacana. Dengan demikian maka hasilnya akan bisa bermanfaat bagi rakyat.
.png)