Jakarta, IDN Times - Dubes Arab Saudi untuk RI Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi berkicau di akun Twitter-nya yang menyebut ada ‘organisasi yang menyimpang secara akidah' di Indonesia. GP Anshor pun tersinggung dengan pernyataan tersebut.
Karena itu, DPR RI ikut menanngapi terkait cuitan Dubes Arab Saudi tersebut. Menurut dia, harus ada kajian mendalam perihal cuitan tersebut.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan harus ada pemeriksaan terkait cuitan tersebut, yang menurutnya bisa saja itu bukan akun resmi milik Dubes Arab Saudi hingga GP Anshor menjadi salah paham.
“Tadi saya sudah katakan suruh coba periksa dulu atau konfirmasi dulu, apa yang terjadi. Sebab mungkin itu mereka menganggap itu untuk orang-orang Saudi, jadi dia menyampaikan berita bagi orang-orang Saudi,” ujar dia di kompleks Parlemen, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/12).
Menurut Fahri memang ada kemiripan terkait bendera tauhid seperti milik HTI dengan bendara Arab Saudi.
“Nah, saya tidak tahu teknis nya apa sebab bendera Saudi dengan bendera tauhid, itu rada mirip, warnanya aja yang beda, mereka hijau dan di sini putih hitam gitu,” papar dia.
Fahri menuturkan jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, bisa membuat hubungan Indonesia-Arab Saudi menjadi renggang. Karena itu, ia meminta ada klarifikasi.
“Itu perlu klarifikasi dan konfirmasi, supaya tidak perlu menjadi terlalu besar. Sebab itu punya efek diplomatik yang agak berbahaya, juga bagi kita sekarang,” ujar dia.
Senada dengan Fahri, Anggota DPR Komisi I Andreas Hugo Pareira mengatakan masalah ini bisa berdampak pada hubungan bilateral antar kedua negara.
“Ini bukan sekadar dua hubungan antar negara, tetapi lebih kepada bagaimana interpretasi yang dilakukan Pak Dubes tersebut, terhadap situasi dalam negeri kita. Khusus nya apa yang dilakukan pada tanggal 2 Desember kemarin,” kata dia di kompleks Parlemen, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/12).
Fahri juga mengimbau perlu adanya klarifikasi dari Dubes Arab Saudi, agar kasus tersebut menjadi jelas dan tidak menjadi masalah pada kemudian hari.
“Yang harus kita dengarkan penjelasannya tentang bendera, sikap mereka. Sekali lagi, itu perlu dicek jangan-jangan itu admin itu ada di Saudi untuk orang Saudi dan sebagainya, dan bukan untuk orang Indonesia saya kira itu perlu diklarifikasi,” kata dia.
Sementara, Ketua DPP PDIP Andreas mendesak kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberikan nota protes terhadap Dubes Arab Saudi.
Saya kira perlu melakukan nota protes, yang dilakukan pihak Kemlu terhadap Kedutaan Saudi yang ada di Indonesia, selanjutnya kita lihat seperti apa,” kata dia.
Sebelumnya, GP Anshor dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes kicauan yang diduga milik Dubes Osama. GP Ansor menyurati Menlu Retno Marsudi terkait cuitan tersebut.
Surat tersebut tertanggal, Senin (3/12/2018), dan diunggah di akun Twitter Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Dalam surat tersebut, turut dilampirkan screenshot cuitan yang diduga dari akun Dubes Arab Saudi yang diunggah pada Minggu (2/12) pukul 13.05 WIB. Lampiran surat tersebut selanjutnya disebut 'Unggahan'.
Ada empat poin yang dinyatakan GP Anshor dalam surat tersebut. Mereka menjelaskan tentang identitas mereka karena dalam cuitan Dubes Arab Saudi dituliskan 'organisasi yang menyimpang secara akidah'.