DPD RI Perjuangkan Aspirasi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan

09 Okt 2019, 16:00 WIB

IDN Times/DPD RI

Jakarta, IDN Times - DPD RI mempunyai peran dan fungsi dalam merajut persatuan daerah sebagai satu kesatuan NKRI. Sebagai perwakilan daerah, DPD RI memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah untuk mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan. Cita-cita tersebut yang diperjuangkan DPD RI sampai saat ini.

“Kita ketahui, di beberapa kabupaten di Indonesia masih kategori daerah tertinggal yang harus kita percepat pembangunannya agar setara dengan darah-daerah lain yang sudah maju. Kita juga mengejar atau memperkecil disparitas pembangunan di daerah,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, saat menerima audiensi mahasiswa Master School of Government and Public Policy (SGPP) di DPD RI, Rabu (9/10).

1. DPD RI akan terus melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan percepatan pembangunan yang merata

IDN Times/DPD RI

Mahyudin menilai jika sampai saat ini pemerataan pembangunan masih belum terwujud sepenuhnya. Masih terdapat daerah-daerah yang mengalami ketertinggalan pembangunan yang berakibat pada belum sejahteranya masyarakat di daerah tersebut. Hal itu dapat memunculkan adanya rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial antardaerah yang berakibat pada perpecahan.

Oleh karena itu, sebagai wakil daerah, DPD RI akan terus melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan percepatan pembangunan yang merata.

“Keinginan memisahkan dari Indonesia itu lahir dari ketidakadilan. DPD RI perannya bagaimana merajut daerah-daerah yang masih tertinggal, kita akan pacu, akan kita perjuangkan, baik anggaran, regulasinya, agar berpihak kepada daerah karena DPD memang mewakili daerah,” ucap Mahyudin yang mewakili Provinsi Kalimantan Timur.

2. Keberadaan DPD RI sebagai jembatan antardaerah dan antarpulau yang bertujuan merekatkan ke wilayah NKRI

IDN Times/DPD RI

Sementara itu, anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat, Maria Goretti, juga menjelaskan bahwa keberadaan DPD RI sebagai jembatan antardaerah dan antarpulau yang bertujuan merekatkan ke wilayah NKRI. Dia menambahkan saat ini tugas DPD RI semakin berat dalam mempererat kesatuan NKRI.

Dirinya menilai saat ini persatuan dan kesatuan bangsa sudah mulai terkikis dengan berbagai persoalan yang ada. Persoalan-persoalan tersebut sering memunculkan konflik-konflik horizontal dalam masyarakat.

“Kita juga melihat kemudian agak terkikis keindonesiaan kita, bergeser suasana kita, dan ada kecurigaan. Saya melihat DPD RI adalah lembaga yang benar-benar pantas untuk mengembalikan, menjahit, merajut kembali sesuatu yang tadi sedikit bergeser itu,” ucapnya.

3. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara lain harus benar-benar diperhatikan pembangunannya

IDN Times/Sunariyah

Maria juga menjelaskan bahwa wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara lain harus benar-benar diperhatikan pembangunannya agar persatuan tetap kuat. Dirinya menggambarkan beberapa daerah di Kalimantan Barat sering muncul permasalahan di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Kami merupakan provinsi yang benar-benar boleh dikatakan mengalami langsung bagaimana kami berbatasan langsung dengan Malaysia yang harus mempertahankan wilayah kami. Sebagian dari teritorial kami memang dicaplok oleh Malaysia. Entikong, Sanggau, sampai Melawi menjadi wilayah pemerintah Raja Malaysia, dan tahun 1967 diambil lagi oleh kami dengan tumpah darah,” pungkasnya.