Dirut Non Aktif PLN Sofyan Basir Cabut Gugatan Praperadilan, Kenapa?

Menurut Soesilo, kliennya ingin fokus melawan di perkara pokok. Itu sebabnya ia memilih untuk mencabut gugatannya di PN Jaksel. 

"Untuk sementara, Beliau ingin fokus di pokok perkara," kata Soesilo melalui pesan pendek ketika dikonfirmasi. 

Perkara pokok yang tengah ia hadapi yakni PLTU Riau-1 yang telah menyeret 4 nama individu menjadi tersangka yakni Eni Saragih, Idrus Marham, Johannes Budisutrisno Kotjo dan Samin Tan. 

Sementara, ketika dikonfirmasi, juru bicara KPK, Febri Diansyah, pihaknya mengaku belum menerima surat pemberitahuan apa pun yang menyatakan Sofyan sudah mencabut gugatan praperadilannya. 

"Saya sudah cek, belum ada surat pemberitahuan atau sejenisnya yang diterima oleh penyidik terkait pencabutan (surat gugatan) yang bersangkutan," kata Febri melalui keterangan tertulis pada Jumat pekan lalu. 

Ia menjelaskan pencabutan gugatan praperadilan merupakan hak seorang tersangka. Selain itu, Febri menjelaskan, penyidikan akan terus berjalan sesuai hukum acara yang berlaku. 

"KPK tidak akan terpengaruh dengan pengajuan atau pencabutan (gugatan praperadilan)," tutur dia. 

Sebelumnya, Sofyan mengaku tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena proses itu dinilai tak sah. Melalui kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo, Sofyan menilai penyidik KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup. 

"Kami menganggap proses penetapan sebagai tersangka tidak sesuai KUHAP dan dua alat bukti untuk menetapkan tersangka belum jelas," ujar Soesilo ketika dikonfirmasi.

Nomor perkara yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus Sofyan yakni 48/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL. Pihak Sofyan meminta kepada PN Jaksel agar memerintahkan KPK tidak melakukan tindakan hukum apa pun termasuk melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan dalam perkara. 

Sayangnya, sidang perdana yang seharusnya digelar pada (20/5) lalu justru ditunda empat minggu. Soesilo sempat memprotes karena penundaan sidang itu dinilai terlalu lama. Ia khawatir jeda waktu yang cukup lama akan dimanfaatkan oleh penyidik KPK menahan kliennya. 

"Sebenarnya, kami kecewa karena kami ingin proses ini berjalan cepat. Supaya sebagai pemohon, Pak Sofyan, bisa segera tahu status tersangkanya," kata Soesilo pada (20/5) lalu. 

Sofyan Basir diumumkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek mulut tambung PLTU Riau-1 oleh KPK pada (23/4) lalu. Proyek itu sendiri memang belum direalisasikan. Tapi, KPK sudah mencium adanya praktik bagi-bagi jatah di dalam bagian dari proyek kelistrikan 35 ribu megawatt. 

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan Sofyan telah menunjuk langsung pengusaha sekaligus pengendali saham PT Blackgold Natural Resources untuk mengerjakan proyek di Riau yakni PLTU. Proses penunjukkan langsung itu terjadi pada tahun 2016 lalu, kendati belum terbit Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 

Menurut Saut, Sofyan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima janji jatah fee yang sama besarnya untuk mantan anggota DPR, Eni Saragih dan Idrus Marham. Berapa jatah fee yang dimaksud? Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan, Eni dijanjikan akan mendapat fee senilai US$1,5 juta atau setara Rp22 miliar dan saham. 

Mantan Ketua DPR Setya Novanto lah yang menyebut akan ada fee bagi mereka yang bisa meloloskan proyek di PLN tersebut. Namun, Eni tahu fee itu bukan bersumber dari duit Novanto, melainkan uang Kotjo. 

"SFB (Sofyan Basyir) diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham," kata Saut.