Darmayanti: Generasi Milenial akan Kendalikan Bidang Perekonomian
Medan, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Darmayanti Lubis, mengatakan Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi yang tidak terlepas dari generasi milenial. Generasi ini yang akan memegang kendali atas roda pembangunan khususnya di bidang perekonomian untuk membawa Indonesia menuju pembangunan yang lebih maju dan dinamis.
"Pada 2020, tahun dimulainya bonus demografi tersebut. Generasi milenial berada pada rentang usia 20 tahun hingga 40 tahun. Usia produktif itu yang akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," kata Darmayanti dalam sambutannya di acara focus group discussion (FGD) dengan tema ‘Kemandirian Milenial Membangun Sumatra Utara’, di Hotel Garuda Plaza Medan, Sabtu (21/9), yang diselenggarakan atas kerja sama DPD RI dengan DPD I Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Sumatra Utara.
1. Pemprov Sumut harus paham dalam membaca kebutuhan generasi milenial di daerah Sumut
Darmayanti menyebutkan, generasi milenial menyebar merata di seluruh provinsi di Indonesia. Di Sumatra Utara, berdasarkan sensus penduduk 2017, jumlah generasi milenial mencapai 33,88%. Dengan data ini, harus menjadi perhatian Pemprov Sumatra Utara.
Hal ini berkaitan dengan strategi pembangunan Pemprov Sumatra Utara. Bukan hanya mendorong, melainkan juga melindungi generasi milenialnya di pasar global. "Pemprov Sumut harus paham dalam membaca kebutuhan generasi milenial di daerah Sumatra Utara. Adanya kebijakan daerah, diharapkan berpihak pada tumbuh kembang dan kesiapan generasi milenial untuk bersaing di pasar global," ungkapnya.
2. Generasi milenial yang terjun dalam strategi kekuasaan (pemerintah) harus bergerak terlebih dahulu di organisasi
Darmayanti menambahkan generasi milenial juga harus berpartisipasi dalam politik sebab dengan jumlah yang besar dalam demokrasi bisa menjadi penentu hasilnya. Contohnya, partisipasi milenial di Pemilu 2019 lalu yang cukup besar. Maka dari itu, setiap generasi milenial yang terjun dalam strategi kekuasaan (pemerintah) harus bergerak terlebih dahulu di organisasi.
"Tidak bisa tiba-tiba langsung muncul untuk masuk ke politik. Sumber daya manusia generasi milenial harus profesional. Ke depan bukan hanya tentang gerakan, melainkan integritas, kepemimpinan, dan bagaimana berpolitik di negeri ini. Mengasah kemampuan untuk belajar learning by doing, serta mengoptimalkan penggunaan gadget yang bermanfaat bukan untuk menyebar hoaks," ujarnya.
3. Generasi milenial harus memiliki perbedaan dalam berpikir dan bertindak
Sementara itu, politikus Partai Demokrat, Masdar Limbong, menuturkan generasi milenial menjadi segmen yang menarik bagi politisi untuk digerakkan dalam rangka mendapatkan kekuatan pertarungan politik. Sistem kebebasan berpolitik menjadi menarik bagi generasi muda dan remaja. Pergerakan politik juga cepat karena pengaruh media sosial.
"Seiring dengan berkembangnya teknologi, generasi milenial khususnya di perkotaan mobilitasnya menggunakan media sosial. Walaupun masyarakat perdesaan juga sudah mulai melakukan karena jaringan akses internet yang luas," ujarnya.
Limbong menambahkan generasi milenial sebagai pemilih memiliki pengaruh terhadap hasil suara dalam pemungutan suara. Beberapa tahun terakhir, politisi menyadari itu bahwa suara generasi milenial dibutuhkan. Saat ini, semakin banyak juga politisi memanfaatkan media sosial sebagai cara untuk memperoleh kemenangan.
"Bagaimana generasi milenial mengekspresikan politiknya? Ada yang menggunakan pendekatan digital, terpantil isu dan individual. Bahkan ada juga generasi milenial yang tetap apatis dalam politik," sebutnya.
Tokoh milenial di Sumut, yakni Muhammad Mas'ud Silalahi, mengharapkan generasi milenial harus memiliki perbedaan dalam berpikir dan bertindak sebab milenial harus semangat dalam ikut serta membangun bangsa Indonesia pada umumnya dan Sumatra Utara pada khususnya.
.png)