Catatan TII: Siapa Pun Presidennya Harus Pilih Menteri yang Bersih

Salah satu poin penting yang digaris bawahi oleh organisasi TII soal indikator calon anggota kabinet yang bersih, yakni individu itu mau mendeklarasikan harta kekayaannya dan potensi konflik kepentingan yang dimiliki.

Sekjen TII Dadang Sasongko mengatakan, penting bagi calon menteri yang ditunjuk dari parpol, untuk mengumumkan ke publik potensi konflik kepentingan dengan parpol tertentu. 

"Tujuannya, agar kasus seperti yang terjadi di Kementerian Agama tidak terulang kembali," kata Dadang berbicara di sebuah hotel di area Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/4). 

Menurut Dadang, apabila potensi konflik kepentingan itu disembunyikan, maka publik tidak akan mengetahui hal tersebut. Situasi koruptif justru lebih mudah terjadi. 

Dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama, diduga mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, turut mempengaruhi keputusan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk menentukan orang-orang yang bekerja di institusinya tersebut. 

Pertanyaannya, apakah mungkin calon anggota kabinet bersedia mengumumkan kalau ia memiliki potensi konflik kepentingan dengan parpol tersebut? Dadang menjawab hal tersebut sangat dimungkinkan, walaupun hingga kini aturan yang mengatur hal itu belum ada. Di luar negeri, seorang pejabat publik wajib mengumumkan berapa jumlah harta kekayaannya dan potensi konflik kepentingan yang ia akan hadapi. 

"Contohnya, apabila ada anggota Komisi III DPR memiliki kantor pengacara, maka ia harus berhenti dari profesinya sebagai pengacara selama bertugas di gedung parlemen. Sebab, apabila ia masih duduk jadi anggota DPR, maka ketika rapat dengan penegak hukum lainnya, akan dipengaruhi," tutur Dadang. 

Hal lain yang dinilai juga penting yakni rekam jejak (track record) dari calon menteri harus baik. Dadang menekankan, calon pejabat publik harus mempunyai masa lalu dan masa kini yang bersih. Dengan begitu, mereka bisa leluasa memimpin. 

Calon menteri, menurut Dadang, juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan pembenahan birokrasi dan pencegahan korupsi di institusi yang ia pimpin. 

"Reshuffle (perombakan) kabinet itu bukan sekedar didasari pertimbangan kepentingan politik, tetapi juga apakah ia mampu menjalankan reformasi birokrasi di kementeriannya," kata Dadang. 

Untuk bisa merealisasikan reformasi birokrasi, calon menteri juga dipersilakan untuk mempererat hubungannya dengan KPK. Tujuannya, untuk mencegah perbuatan korupsi di institusi yang dipimpin oleh menteri bersangkutan. 

Pejabat tinggi lainnya yang memiliki fungsi sama pentingnya dengan menteri adalah Jaksa Agung dan Kapolri. Pemilihan dua pucuk pimpinan ini juga tak boleh keliru. Sebab, hal tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. 

Transparency International Indonesia (TII) memberikan rekomendasi agar kelak dua pucuk pimpinan itu bebas dari pengaruh politik, khususnya partai-partai pendukung pemerintah. Supaya nantinya, arah penegakan hukum tidak bersifat diskriminatif.

Diketahui saat ini Jaksa Agung dijabat Muhammad Prasetyo,  yang merupakan kader Partai Nasdem, parpol pendukung pemerintah. Prasetyo berdalih tidak bisa bersikap independen. Ia menyebut, kader Partai Nasdem justru banyak yang ia proses sejak awal menduduki kursi Jaksa Agung. 

"Jangan lupa calon jaksa agung dan kapolri juga harus memiliki rejam jejak yang bersih. Apalagi korupsi di bidang penegakan hukum masih tinggi," kata Dadang.

Catatan penting lainnya bagi presiden dan wakil presiden terpilih yakni komitmen pemberantasan korupsi. Siapa pun mereka, TII menyarankan untuk menyampaikan ke publik komitmennya tidak akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aturan yang ada. 

"Hal ini juga berlaku bagi partai pengusung pemerintah di DPR," kata Dadang. 

Upaya untuk melemahkan KPK sudah bolak-balik dilakukan melalui aturan hukum. Dimulai dari melakukan revisi UU KPK hingga memasukkan tindak pidana korupsi ke RKUHP. Apabila melihat sejarahnya, justru yang mendukung revisi aturan tersebut malah politikus dari parpol pendukung pemerintah. 

Poin lain yang juga penting untuk dijadikan catatan bagi presiden dan wapres terpilih, yakni segera membentuk tim pencari fakta independen untuk kasus Novel Baswedan dan teror lainnya. Tim tersebut, kata Dadang, harus bekerja di bawah instruksi langsung presiden. 

"Tim ini nantinya bertugas untuk mengungkap peristiwa teror yang menimpa penyidik Novel Baswedan dan pegawai KPK lainnya," tutur dia. 

Kemudian, jika mendukung KPK, maka anggaran untuk institusi tersebut harus ditambah. "Biarkan KPK menjadi lembaga yang independen," katanya lagi. 

Kalian punya catatan apa untuk presiden dan wakil presiden terpilih soal komitmen pemberantasan korupsi?