Banyak yang Tak Tahu, Ini Tugas dan Fungsi BNPT

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, BNPT memiliki 3 tugas pokok. Pertama, menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Tugas kedua adalah mengkordinasikan dengan instansi pemerintahan terkait dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, dan yang ketiga adalah membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Selain tugas pokok yang diemban BNPT, fungsi yang harus dijalankan adalah sebagai penyelenggara deradikalisasi, melakukan perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan teroris. Pelaksanaan kerja sama internasional, dan melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme. Sebagai pengendali gerakan teroris di Indonesia, BNPT juga memiliki fungsi sebagai pembina dan pengendali terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerja sama antar-instansi.

Adapun tujuan dari BNPT sebagai pemberantas terorisme adalah melindungi warga negara dan kepentingan nasional serta menciptakan lingkungan nasional dan internasional yang aman dan damai dengan tidak menyuburkan radikalisasi dan menghentikan aksi terorisme.

Demi mencapai tujuan tersebut, BNPT harus menangkal dan mencegah terorisme dengan menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi menjadi alasan pembenaran aksi terorisme, memberantas terorisme dengan mengalahkan organisasi terorisme dengan menghancurkan persembunyiannya, kepemimpinan, komando, kontrol, komunikasi, dukungan materil dan keuangan, dan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap ancaman serangan terorisme.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BNPT, dibentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari unsur-unsur terkait yang juga dapat melibatkan masyarakat. Penugasan TNI dan Polri dalam Satgas BNPT bersifat "disiapkan" atau Bawah Kendali Operasi (BKO)

Satgas BNPT dalam rangka penindakan harus tetap menjunjung tinggi HAM, terutama di dalam penggunaan kekerasan dan senjata api dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip dasar. Satgas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Setelah ditetapkan sebagai badan nasional, kepala BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, Pada awalnya, jabatan Kepala BNPT setingkat dengan eselon I.a di kementerian.

Namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri.