Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhir-akhir ini semakin disorot publik. Penyebabnya, karena terungkapnya draft anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, yang untuk beberapa pos angkanya dinilai fantastis.
Terkait hal ini, Anies berjanji akan mengusut tuntas oknum aparatur sipil negara (ASN) yang mengunggah usulan anggaran tersebut dengan cara membentuk tim Ad hoc.
Namun, apa yang ingin dilakukan Anies justru dinilai tidak menyelesaikan polemik usulan anggaran yang ada.
"Tim Ad hoc ini tidak lain dan bukan lain adalah praktik tambal sulam dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini tidak akan menyelesaikan masalah," ujar Juru Bicara PSI Jakarta, Rian Ernes, di ruang Fraksi PSI, Senin (4/11).
Menurut Rian, transparansi penyusunan anggaran jauh lebih penting ketimbang membuat tim Ad hoc.
"Kalau kami boleh menyarankan, Gubernur DKI Anies Baswedan membuka dokumen sejak awal untuk publik, sehingga bukan akses ke teman-teman DPRD, tapi juga seluruh warga Jakarta yang kontribusi pajaknya ke DKI," kata Rian.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad. Ia menyebut, tim Ad hoc tidak diperlukan jika Pemprov DKI bisa terbuka dalam proses penganggaran.
"Tim Ad hoc ini tidak perlu dibuat sebenarnya ketika transparansi dan perencanaan pra-anggaran itu dilaksanakan lebih awal, dibuka dari awal," jelas Idris.