Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Golkar, di Jakarta, Sabtu (14/9).
“Ya tentu ini kita bicara silaturahmi seluruh ketua-ketua DPRD yang sebagian anggota DPRD yang sudah dilantik yang ditetapkan untuk mempersiapkan pembekalan kepada mereka,” kata Airlangga sebelum acara.
Saat disinggung soal Mukernas Golkar, Airlangga mengatakan tetep akan digelar pada Desember ini sesuai jadwal.
“Kalau munas ya sesuai dengan schedule (Desember) ya,” ujar Dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung sepakat dengan dewan pimpinan pusat partai bahwa Musyawarah Nasional Partai Golkar digelar sesuai jadwal yaitu Desember 2019.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan munas dilaksanakan Desember untuk meredam gejolak internal yang terlalu berlebihan, di tengah adanya dorongan sebagian tokoh Golkar untuk mempercepat penyelenggaraan munas.
"Saya pikir ikuti saja ketentuannya, kita tetap berpegang pada pelaksanaan yakni Desember 2019," kata Akbar Tanjung dilansir dari Kantor Berita Antara, Sabtu (14/9).
Yang penting menurutnya, sekarang Golkar harus menyiapkan mekanisme dan aturan main munas tersebut serta mempersilakan secara demokratis bagi siapa pun yang ingin maju menjadi ketua umum.
Menurut dia, dinamika menjelang munas nanti adalah hal yang biasa dengan adanya bentuk-bentuk dukungan dari daerah-daerah.
"Sehingga, kalau ada gerakan dukung-mendukung itu harus dihormati. Katakanlah Airlangga turun ke daerah dan ada deklarasi dukungan itu harus dihormati. Begitu juga dukungan untuk calon lain harus dihargai agar dinamika demokratis benar-benar berjalan," jelas dia.
Selaras dengan Akbar Tanjung, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan Partai Golkar untuk melakukan musyawarah nasional secara normal untuk proses pemilihan ketua umum partai itu.
"Begini, sudah capek munaslub (munas luar biasa) di Golkar. Jadi normal saja, toh sekarang sisa 6 bulan. Itu Desember nanti akan munas biasa, tunggulah nanti 6 bulan," kata JK.
Menurut mantan ketua umum Partai Golkar itu, jika partai tersebut mengadakan munaslub, maka akan memakan biaya penyelenggaraan yang besar.
JK menjelaskan sejumlah dewan pimpinan daerah Partai Golkar juga setuju untuk pemilihan ketua umum melalui munas Partai Golkar, bukan munas luar biasa.