2 Tahun Anies Pimpin Jakarta, Ada 5 Kartu Ini

Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) diluncurkan pada 28 Agustus 2019 lalu. Anies mengatakan, kartu ini dibuat untuk mencegah terjadinya kerentanan sosial bagi para penyandang disabilitas di Jakarta. Juga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Melalui kartu ini, disalurkan dana bantuan sebesar Rp300.000 per orang per bulan dan dapat dicairkan tiap triwulan atau tiga bulan sekali.

“Penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta pada tahap I berjumlah 7.137, dari total jumlah yang terdata dalam Basis Data Terpadu sebanyak 14.459 orang," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Irmansyah, Selasa (15/10).

"Dari 7.137 orang, dibagi ke dalam 5 wilayah untuk Jakarta Pusat sebanyak 1.042 orang, Jakarta Utara berjumlah 1.322 orang, Jakarta Barat 1.018 orang, Jakarta Selatan 1.361 orang, dan Jakarta Timur 2.352 orang, serta Kepulauan Seribu sebanyak 42 orang,” lanjut dia.

Lewat Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019, Anies mengatakan, penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) diperluas pada 2020 mendatang. Kartu ini tidak lagi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa tidak mampu yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan Kementerian Agama (Kemenag), namun juga menjangkau mahasiswa tidak mampu yang berkuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Ada 11 PTS di wilayah DKI Jakarta yang akan menjadi mitra. Di antaranya Universitas Trisakti, Universitas Tarumanegara, Universitas Bina Nusantara, dan Universitas Atma Jaya.

Jumlah penerima KJMU dan kampus yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta juga terus bertambah. Pada 2016 jumlahnya 594 mahasiswa di 46 PTN, tahun 2017 menjadi 2.191 mahasiswa di 68 PTN.

Meningkat lagi di 2018 menjadi 4.542 mahasiswa di 85 PTN, dan pada 2019 mencapai 5.061 mahasiswa di 90 PTN.

Pemprov DKI Jakarta juga mengklaim telah melakukan sejumlah penyempurnaan pada bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Kartu ini juga diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah yang akan mengambil keterampilan atau paket A, B, dan C. Sebelumnya usia penerima KJP plus adalah 7 sampai 18 tahun kini menjadi 6 sampai 21 tahun.

Tahun ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp3,975 triliun untuk KJP Plus. Dana bantuan yang diberikan lebih besar.

SD semula mendapat Rp210.000 menjadi Rp250.000 per bulannya. Sedangkan SMP yang semula mendapat Rp260.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Tingkat SMA semula mendapat Rp375.000 kini menjadi Rp420.000 per bulan.

Untuk tingkat SMK semula mendapat Rp390.000 menjadi Rp450.000 per bulan. Ada pula dana tarikan tunai Rp100.000 per bulan untuk seluruh jenjang.

Pemprov DKI Jakarta juga mengklaim telah mengeluarkan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Sejauh ini tercatat 17.934 orang telah menerima kartu ini.

Para pekerja dengan kartu ini dapat memperoleh bantuan bahan pangan murah untuk kebutuhan sehari-hari, juga akses Transjakarta secara gratis. Penerima KPJ yang telah memiliki anak usia sekolah juga otomatis mendapatkan KJP Plus.

Gubernur DKI Jakarta juga mengeluarkan Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Hingga 31 Agustus 2019 kartu ini telah didistribusikan kepada 40.419 orang tua di Jakarta.

Masing-masing lansia yang menerima kartu ini berhak atas tunjangan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp600.000 per bulan. Tunjangan tersebut dicairkan setiap 3 bulan sekali.

Kartu ini diperuntukkan bagi mereka yang telah berusia di atas 60 tahun, tinggal di wilayah Jakarta, tidak memiliki penghasilan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, memiliki penyakit sudah menahun, tidak bisa melakukan kegiatan, serta warga yang terlantar.