Pasca Rusuh di Paris, Presiden Prancis Pecat Kepala Polisi

"Mulai Sabtu depan (23/3/2019), kami akan melarang protes rompi kuning di kota-kota yang merasakan dampak paling parah. Kami juga melihat adanya tanda-tanda kehadiran kelompok radikal dan niatan merusak," ujar Philippe. Menurut penyelidikan, anggota-anggota kelompok radikal ultra-kiri, disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab sekaligus perencana aksi vandalisme Sabtu silam.

Lebih lanjut, ia juga mengakui bahwa pihak keamanan gagal bertindak pro-aktif dalam mencegah pengrusakan, kendati lebih dari 120 orang yang terlibat digelandang ke sel tahanan. Menurut AFP, opsi amunisi anti huru-hara sengaja dipinggirkan sebab khawatir dengan potensi cedera berat. Sebagai buntut, kepala polisi kota Paris yakni Michel Delpuech dicopot dari jabatannya terhitung sejak Rabu (20/3/2019) ini.

Pada bulan Januari, pihak keamanan mendapat kecaman dari beberapa kelompok pegiat HAM atas penggunaan peluru karet dalam mengurai aksi ricuh. Sejumlah fakta menyebut jika beberapa orang mengalami cedera parah hingga cacat permanen pada mata dan tangan. Namun, pemerintah Prancis berkilah jika polisi butuh lebih banyak personil dan persenjataan lengkap kala menindak potensi keonaran.

Sayangnya aksi kekerasan, pembakaran dan penjarahan di sepanjang Champs Élysées gagal dicegah dengan "pendekatan defensif". Di sisi lain, kala pemerintahan Macron mati-matian melindungi kredibilitas aparat, publik dihebohkan dengan ulah anggotanya.

Dalam sebuah video, seorang polisi terlihat memasukkan jersey klub sepakbola Paris Saint-Germain dari toko resmi yang baru saja dijarah ke dalam tasnya. BBC melaporkan insiden tersebut tengah diusut.

Gerakan rompi kuning dimulai pada akhir tahun 2018 sebagai aksi protes kenaikan pajak bahan bakar. Belakangan sasaran mereka berpindah kepada orang-orang kaya, kaum elit dan pemerintah. Disparitas ekonomi, masalah utama Negeri Eiffel, jadi alasan utama jumlah massa terus bertambah dari waktu ke waktu. Champs Élysées sengaja didapuk sebagai target sebab dianggap sebagai simbol borjuisme.

Sejak menjadi menjabat sebagai presiden, Emmanuel Macron jadi bulan-bulanan segala kecaman. Semua tak lain berasal dari kebijakan pemotongan pajak pelaku usaha alias pro-bisnis dengan dasar membantu pekerja berpenghasilan rendah, yang menyulut suara negatif dari pemilih berhaluan kiri.

Reuters menyebut jika administrasi Macron telah menawarkan uang sebesar 10 milyar Euro (Rp. 161 trilyun) sebagai usaha mengurangi tuntutan massa jaket kuning. Dana tersebut direncanakan sebagai tambahan upah para pekerja dan pensiunan termiskin. Namun nada ketidakpuasan terus terdengar hingga hari ini.