Seoul, IDN Times - Menteri Hukum Korea Selatan, Cho Kuk, mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (14/10). Seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, pengumuman tersebut dianggap mengejutkan publik karena terjadi begitu mendadak.
Cho, yang baru satu bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Kementerian Hukum Korsel, memilih berhenti setelah tersandung dugaan kasus korupsi. Sebelumnya, Cho menduduki posisi sebagai penasihat senior untuk urusan sipil di kantor kepresidenan.
Dalam sebuah konferensi pers, Cho mengaku meminta maaf atas apa yang terjadi. Menurutnya, meski penyelidikan terhadap keluarganya sedang berlangsung tapi ia berusaha untuk tetap menjalankan tugas. Hanya saja, Cho harus mengakhirinya saat ini.
"Saya meminta maaf kepada masyarakat perihal penyelidikan terhadap keluarga saya, tapi setiap hari saya melakukan yang terbaik sebagai Menteri Hukum untuk mereformasi peradilan. Akan tetapi, sekarang tugas saya telah selesai," ucapnya.
"Kini saya berharap melepas semuanya dan mengurus keluarga saya, yang sedang mengalami waktu paling sulit dan paling menyakitkan dalam kehidupan mereka," tambahnya.
Cho menjelaskan bahwa langkahnya untuk mundur juga dipengaruhi oleh Presiden Moon Jae-in yang mendapatkan kritik keras dari partai oposisi karena memaksa untuk melantiknya bulan lalu. "Saya memutuskan bahwa saya tak bisa lagi membebani presiden dan pemerintah dengan masalah keluarga," ucapnya.
"Saya telah putuskan bahwa demi kesuksesan reformasi peradilan, saya harus mundur." Tuntutan mundur sebenarnya sudah muncul sejak beberapa minggu lalu. Ribuan masyarakat Seoul turun ke jalan untuk memaksa Cho berhenti sebagai Menteri Hukum. Kantor kepresidenan sendiri belum berkomentar terkait pengunduran diri mantan profesor hukum tersebut.
Moon sendiri sempat disebut menutup mata terhadap fakta bahwa keluarga Cho sedang terkena masalah hukum dan menjalani penyelidikan. Keluarganya diduga melakukan korupsi dana investasi swasta. Istrinya juga dicurigai terlibat dalam pemalsuan ijazah putrinya.
Cho membantah segala tudingan itu. Akan tetapi, penyelidikan tetap berlangsung. Sedangkan Moon menegaskan jika membatalkan penunjukkan Cho hanya karena tuduhan yang belum terbukti akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahannya.
Penunjukkan Cho sebagai Menteri Hukum di tengah dugaan korupsi yang menjerat keluarganya membuat politisi dari partai oposisi menunjukkan sikap protes. Pemimpin partai oposisi utama Korea Selatan, Hwang Kyo-ahn, memutuskan untuk menggunduli kepalanya pada bulan lalu.
Hwang, ketua dari Partai Kebebasan Korea (LKP), melakukannya di hadapan publik untuk menuntut pengunduran diri Cho. Menurutnya, Presiden Moon Jae-in sudah semestinya tidak berpura-pura tuli dan mulai mendengar tuntutan publik untuk memecat Cho. "Menteri Cho seharusnya secara sukarela mundur dari jabatannya dan menghadapi investigasi jaksa," kata Hwang.