Jakarta, IDN Times - Bergabungnya Yasonna Laoly ke dalam Tim Hukum PDIP menuai pro kontra di masyarakat. Sebab, politikus PDIP itu saat ini masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengatakan seharusnya Presiden Joko "Jokowi" Widodo melarang Yasonna terlibat di tim hukum tersebut. SebabYasonna masih sebagai pejabat publik.
Ujang menyampaikan, agar pemerintah tak di cap intervensi kasus tersebut, seharusnya Jokowi melarang Yasonna bergabung. Apalagi kasusnya cukup sensitif di kalangan publik.
"Harusnya Jokowi melarang Yasonna menjadi tim kuasa hukum PDIP untuk melawan KPK. Karena menteri itu anak buah presiden, ya harus diingatkan," kata Ujang kepada IDN Times, Senin (20/1).
Menurut Ujang, seharusnya menteri bisa berlaku adil karena posisinya yang masih pejabat publik. Ia juga menganggap harusnya menteri sudah tak mengurus urusan partainya.
"Pejabat yang harusnya tidak lagi mengurus partainya. Apalagi partainya sedang bermasalah," ujar dia.
Ujang juga mengingatkan stigma masyarakat akan semakin negatif kepada pemerintah karena Yasonna yang bergabung dalam Tim Hukum PDIP. Pemerintah bisa dinilai pro terhadap pelaku korupsi.
"Dalam kasus Yasonna tersebut, masyarakat akan semakin benci pada pemerintah. Karena pemerintah dianggap melindungi para pelaku korupsi," jelas Ujang.