William Aditya Dilaporkan ke BK DPRD DKI, PSI: Ini Risiko Perjuangan

Ernest mengatakan PSI telah melakukan proses formal sebelum membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020,  

"Sebenarnya sebelum kami sampai pada titik mengunggah data ke sosial media, kami sudah bersurat secara resmi, kepada kepala Bappeda, sampai saat ini kami sudah bersurat sebanyak empat kali," kata dia.

PSI memohon agar Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya membuka data anggaran rinci RAPBD 2020.

Rian Ernest menyayangkan kenapa pemaparan dokumen yang dilakukan William menjadi polemik. Sebab, menurutnya, dokumen tersebut dapat diakses siapa saja.

PSI, Ernest melanjutkan, menghormati Anies Baswedan beserta jajarannya, namun tidak ada respons yang baik terkait permohonan transparansi dokumen tersebut.

Maka dari itu, PSI dan William sudah siap dengan segala konsekuensinya dan mempertaruhkan jabatannya.

Ernest menjelaskan bahwa William telah menjalankan asas transparansi dan telah melalui proses yang formal dengan meminta pembukaan dokumen ke publik melalui surat yang telah mereka kirim pada Bappeda.

"Kami sudah lalui proses-proses formal, bersurat juga, kami akan hadapi dengan lapang dada dan pada akhirnya ini adalah risiko perjuangan demi transparansi DKI Jakarta," ucap Ernest.

Ernest memastikan DPRD tidak melarang tindakan William.  Meski begitu PSI akan mendukung sepenuhnya proses pemanggilan dan pemeriksaan William.

"Saya pikir mungkin akan ada perdebatan apakah ini santun atau tidak. Nah, jadi sekarang kita dua hal nih, kita mau mengejar transparansi demi warga DKI Jakarta atau kita berdebat di ruang santun atau tidak ," katanya.