Wakil Ketua Komisi IV DPD RI: Capaian PNBP Jateng Sangat Luar Biasa

Wakil Komite IV DPD RI yang juga senator asal Jawa Tengah, Casitha A Kathmandu, mengungkapkan, tujuan rapat kerja tersebut ialah untuk menggali informasi pengawasan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Provinsi Jawa Tengah.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan penjelasan secara langsung terkait pelaksanaan UU No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,” jelasnya.

Lebih lanjut Casitha mengatakan, hasil dari raker dengan Pemprov dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng ini akan dibuat rekomendasi kepada eksekutif. “Terkait dengan implementasi yang ada di daerah akan kami tindak lanjuti dengan mengeskalasi di tingkat pusat,” katanya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah sepanjang Januari-2 Desember 2019 terus bertumbuh. Bahkan diproyeksikan capaian hingga tutup tahun nanti akan naik sekitar 3%.

Realisasi PNBP telah mencapai Rp5,25 triliun atau 131% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 atau sebesar Rp3,8 triliun. Hal tersebut dikemukakan Kakanwil DJPb Jateng Sulaimansyah. 

“Ini masih dalam perjalanan nih, baru posisi sampai November, nanti kalau sudah Desember, kita proyeksikan akan tumbuh atau lebih baik dari tahun 2018 hingga tutup tahun nanti, katanya optimistis.

Menurut Sulaimansyah, jenis PNBP didominasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), terutama dari Pendapatan Jasa Layanan Umum, yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun.

“PNDP Jawa Tengah ini unik karena paling banyak disumbang oleh badan layanan umum sebesar Rp2,7 triliun. Ini ada 3, yakni pelayanan rumah sakit, ada Rumah Sakit Kariadi, Ortopedi, dan sebagainya, dan juga ada pelayanan BLU di pendidikan, ada universitas- universitas,” katanya.

Selain BLU, komponen pendapatan administrasi dan penegakan hukum juga menyumbang kedua terbesar dengan capaian sebesar Rp1 triliun. Disusul pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan sebesar Rp32 miliar. Pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi Rp305 miliar, serta pendapatan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika sebesar Rp107 miliar.

“Ke depan guna mengoptimalkan tata kelola PNBP, DJPb berupaya untuk terus memperbaiki penyetoran yang saat ini dapat lebih mudah melalui agen laku pandai, Tokopedia. Itu artinya ada dalam mempercepat realisasi,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendorong dengan capaian PNBP yang tinggi dapat diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat. “Mungkin yang penting adalah melalui ini (PNBP) dapat digunakan untuk menyejahterakan masyarakat,” pesannya.