Verifikasi Desa Fiktif, Mendagri Akan Keluarkan Surat Edaran ke Pemda

Tito menjelaskan verifikasi desa berguna untuk memastikan aliran dana desa tepat sasaran di setiap daerah. Apabila ada aliran dana desa ke desa fiktif, dia meminta dana desa tersebut segara dikembalikan. 

Dengan demikian, kata dia, pemda harus menyampaikan ke Kemendagri terkait data verifikasi desa terbaru. "Apabila (dana desa) tidak dikembalikan, ada penegakan hukum," tutur dia.  

Tito mengingatkan bahwasanya sebuah desa dapat dikatakan desa secara administratif apabila memiliki daerah teritori, masyarakat dan perangkat desa. Apabila salah satu elemen tidak ada, maka itu sudah tidak dapat lagi dikategorikan sebagai desa.

"Nah di beberapa tempat, di Koname kalau saya tidak salah, itu ada (desanya), tapi kemudian masyarakatnya ada yang pindah, sehingga ini berkurang. Ada yang kode pemerintahannya yang tidak ada, ini masalah administrasi," ujar dia. 

Fenomena tentang desa fiktif terungkap saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut adanya laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk, agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Gak ada. Dari data yang kita miliki tidak ada desa yang gak berpenduduk. Yang menerima dana desa dan dilakukan proses pembangunan dan desa," kata dia, di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11).

Menurut Sri Mulyani, dalam perkara tersebut, diduga ada 34 desa bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif. Sedangkan, 31 desa lainnya memang ada, tapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.