Usai Rakernas, Ini Rekomendasi Bupati Se-Indonesia ke Pemerintah Pusat

Dalam pembahasan Rakernas, para bupati ingin bersama-sama memperkuat aksi preventif, promotif, dan kerja-kerja terukur untuk menekan gizi buruk dan status gizi pendek (stunting) melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Kami para bupati mencoba menerjemahkan visi besar penciptaan SDM unggul dari pemerintah pusat. Salah satunya, perlu kita siapkan generasi sehat dan kuat. Indonesia sudah berhasil menurunkan angka stunting secara progresif hingga tinggal 30 persen. Ke depan kita keroyok bareng-bareng untuk terus menurunkannya," ujar Anas yang merupakan Bupati Banyuwangi.

Apkasi merekomendasikan untuk menerapkan pendidikan berkarakter Pancasila pada lingkungan pendidikan, di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.

Tujuannya, untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul pada pengetahuan yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Melakukan penataan ulang peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pada sejumlah sektor yang masih tumpang-tindih. Kemudian, tidak menempatkan pemkab dalam posisi strategis, di antaranya sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan.

“Para bupati juga berkomitmen meningkatkan kapasitas ASN untuk peningkatan kualitas publik, dan pada saat bersamaan meminta agar pengangkatan jabatan struktural ASN untuk mengakselerasi kinerja birokrasi tidak diperumit oleh aturan,” ucap Anas.

Maraknya peredaran narkotika dan perdagangan manusia, Apkasi merekomendasikan untuk berkolaborasi bersama pemerintah pusat dalam memerangi peredaran narkotika dan perdagangan manusia. 

Tak hanya itu, Apkasi juga merekomendasikan pemerintah pusat untuk membangun skema yang lebih adil dalam manajemen perpajakan. Hal ini bertujuan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Selain itu, Apkasi merekomendasikan perluasan akses beasiswa pendidikan tinggi dari pemerintah pusat terutama kepada daerah pedalaman. Karena daerah tersebut terbatas akses teknologi dan akses geografis yang sulit dijangkau. 

Para bupati mengusulkan adanya mekanisme kuota dalam akses perguruan tinggi, termasuk beasiswa ke luar negeri. Jadi pemerintah kabupaten berperan dalam pemberian kuota beasiswa, bukan anak-anak yang berburu dalam beasiswa tersebut. 

“Banyak bupati mengusulkan semacam mekanisme kuota untuk beasiswa perguruan tinggi, termasuk ke luar negeri. Jadi bukan anak-anak muda orang per orang berburu beasiswa, tapi ada mekanisme pemkab berperan dengan diberi kuota,” jelas Anas.

Apkasi ingin pemerintah pusat melibatkan kepala daerah dalam penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara. Menurut Apkasi, bila hal ini disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), haluan negara penting untuk kesinambungan pembangunan yang sudah dijalankan.

Sementara Sekjen Apkasi Najmul Akhyar menambahkan, rekomendasi lainnya yakni mengakselerasi terwujudnya pelayanan publik di seluruh kabupaten. Untuk pelayanan publik yang cepat, murah, dan melalui penguatan teknologi informasi. 

"Teman-teman bupati juga akan bergerak memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk berbagai sektor pelayanan publik," ujar Bupati Lombok Utara tersebut.