Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Agustina Hermanto atau Tina Toon, mempertanyakan kinerja Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur Anies Baswedan.
"Masalah TGUPP, itu kan judulnya tugas Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, itu anggarannya yang sebelumnya di 2019 itu berapa? Outcome-nya itu apa?" tanya Tina Toon dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono meminta anggaran TGUPP dihapus dari APBD 2020. Sebab, kata Gembong, selama dua tahun tidak tampak kinerja tim tersebut.
"Kalau diperkenankan, lebih baik sudahlah, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan," kata Gembong.
Menurutnya, dana yang telah dikeluarkan untuk membayar gaji anggota TGUPP dari pajak masyarakat Jakarta harus dipertanggungjawabkan. Bila tak berguna, Gembong menyarankan agar gaji TGUPP tak dibebankan pada APBD.
"Kenapa? Karena setiap rupiah yang kita keluarkan, harus mendapatkan output untuk pembangunan DKI Jakarta ini," ujarnya.
Meski meminta anggara TGUPP dihapuskan, Gembong menegaskan, pihaknya tak melarang Anies memiliki TGUPP. Namun ia berharap, gaji 67 orang itu dibayar dengan menggunakan biaya operasional gubernur ketimbang APBD.
"Kalau Pak Gubernur merasa perlu TGUPP, silakan, tapi menggunakan alokasi dana operasional gubernur, jangan menggunakan APBD," kata Gembong.