Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) sebelumnya mengusulkan untuk menyerang balik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, jika tidak ingin berdamai.
Menanggapi hal itu, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem menyebut, pernyataan Jusuf Kalla itu keliru.
Theo mengungkapkan, masalah yang terjadi dengan KKB harus diselesaikan secara serius. Jika ada korban, kata Theo, semua pihak harus duduk dan berdiskusi untuk mengetahui mengapa masalah itu bisa terjadi.
"Kalau melakukan penyerangan itu bukan penyelesaian masalah. Itu justru masalah akan tambah rumit, tambah susah, dan dunia akan membaca persoalan ini adalah persoalan yang sangat urgen," ungkap Theo di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/8).
Menurut Theo, melakukan serangan balik justru akan menimbulkan lebih banyak korban baik dari masyarakat sipil maupun TNI/Polri. Pimpinan negara, kata Theo, selama ini tidak pernah melihat anggota pasukannya yang menjadi korban dalam menghadapi konflik dengan KKB.
"Kita pun jadi menyulitkan anggota juga, yang mengakibatkan anggota meninggal dunia ditembak. Kalau anggota meninggal, keluarga, istri, anak mereka siapa yang mau perhatikan? Apakah negara akan selalu memikirkan kebutuhan keluarga mereka?" ujar Theo.
Menurut Theo, penyelesaian konflik KKB bisa mencontoh proses mediasi antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Aktor Organisasi Papua Merdeka (OPM), menurut Theo, perlu diajak duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang hingga saat ini masih terjadi.
"Jadi saya pikir harus ada pihak lain, pihak ketiga yang bisa memfasilitasi untuk selesaikan persoalan seperti di Aceh," tutupnya.
Sebelumnya, JK menyebut serangan KKB ke TNI sebagai gerakan separatis jika tuntutannya adalah referendum. Karena itu, penyelesaiannya harus dengan jalan damai. Namun, Jika tidak ada keinginan damai, TNI diusulkan melakukan serangan balik.
"Tentu yang terbaik ialah suatu penyelesaian yang damai. Tapi kalau tidak mau damai, hanya menyerang tentara, tentara harus membalas," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (23/7) lalu.