Temui Jaksa Agung, Mahfud MD: Kita Sepakat Bubarkan TP4P

Mahfud menjelaskan, TP4P maupun TP4D dibuat guna mendampingi para pemerintah daerah (pemda) agar tidak terlibat dalam korupsi. Akan tetapi, TP4 malah digunakan oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan.

"Ketika seorang kepala daerah itu ingin membuat program pembangunan, lalu minta semacam persetujuan, sehingga seakan-akan sudah bersih," ujarnya.

"Tapi ternyata tidak bersih. Ada juga pemda yang ingin berlindung dari ketidakbenaran lalu seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4," kata Mahfud lagi.

Kehadiran TP4, kata Mahfud, juga tak jarang dirusak oleh pejabat tinggi negara. Seperti halnya, bupati maupun jaksa.

"Sehingga, daripada mudhorot (mudarat atau tidak menguntungkan) TP4 ini akan segera dibubarkan. Dan itu tidak menyalahi hukum apa-apa. Karena dulu memang dasarnya, Presiden minta agar Kejaksaan memberikan pendampingan. Tapi pendampingan itu kan tidak harus struktural dalam bentuk TP4 dan sebagainya," ungkap Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga meminta Burhanuddin untuk mengembalikan Kejaksaan pada fungsinya, khususnya untuk penindakan.

"Kalau untuk pencegahan sudah ada institusinya sendiri. Ada pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional dan sebagainya. Itu yang pokok, tidak ada yang lebih," ujar Mahfud.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mukri mengatakan, pihaknya masih akan membahas usulan Mahfud. Hal itu akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan, yang akan digelar pada 3-6 Desember 2019 mendatang.

"Dalam langkah itu, nanti evaluasi ya atau perumusannya akan dibahas pada saat Rakernas,'' kata Mukri.