Tarif Rute Soetta Naik Rp5 Ribu, Damri Dianggap Tak Hargai Konsumen
Jakarta, IDN Times - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut Manajemen Perum Damri menaikkan tarif Rp5 ribu, untuk jurusan Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Kenaikan tarif menimbulkan banyak keluhan dan pertanyaan dari konsumen.
"Kenapa kita sebut diam-diam? Karena nyaris tak ada sosialisasi yang dirasakan konsumen," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis, Senin (11/3).
1. Tidak ada sosialisasi terkait kenaikan tarif
Ketika hal tersebut ditanyakan konsumen, kata Tulus, kondektur bus Damri bandara mengatakan kenaikan itu dilakukan per Januari 2019. Menurut pengamatan konsumen di lapangan, tidak ada informasi terkait hal itu, baik di loket pembayaran maupun di kabin bus Damri.
"Jika hal itu benar, YLKI sangat menyesalkan hal tersebut," tutur Tulus.
2. Manajemen Damri dinilai tidak menghargai hak konsumen
Menurut Tulus, manajemen Damri tidak menghargai hak konsumen yang dijamin di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen disebutkan, konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, jernih, dan jujur saat menggunakan barang dan atau jasa.
"Informasi dimaksud bukan sekadar adanya informasi kenaikan tarif, tetapi mengapa tarifnya dinaikan? Hal ini yang tidak dilakukan manajemen Perum Damri," kata dia.
3. Kenaikan tidak dibarengi standar pelayanan yang jelas dan terukur
Tulus menjelaskan, kenaikan itu tidak pernah dibarengi standar pelayanan yang jelas dan terukur. Misalnya, sistem ticketing masih manual dan menggunakan sistem sobek karcis, kecuali untuk Terminal 3.
"Aduuh... jadul banget! YLKI mendesak manajemen Damri untuk bisa menjelaskan pada publik, benefit macam apa yang bisa diperoleh konsumen atas kenaikan itu?" dia mempertanyakan.
4. Kenaikan tarif diduga akibat merugi
Menurut Tulus, YLKI menduga kenaikan itu dilakukan karena rute bus Damri Bandara Soetta adalah rute yang paling menguntungkan. Tanpa rute bandara, bus Damri banyak merugi.
"Tapi ini tidak fair. Jika rute bandara dijadikan satu-satunya sumber pendapatan yang menguntungkan, manajemen Damri harus berani menutup rute-rute yang merugi, kecuali rute tersebut dalam penugasan pemerintah. Artinya, pemerintah harus membayar selisih kerugiannya itu. Tidak bisa konsumen bus Damri harus menanggung kerugian tersebut," kata dia.
