Sebut UN Tidak Penting, IGI: Lebih Baik Angkat Guru!
Jakarta, IDN Times - Ikatan Guru Indonesia angkat bicara terkait wacana
penghapusan Ujian Nasional yang belakangan kembali menyeruak. Dihubungi
IDN Times pada Senin (2/12), Ketua IGI Muhammad Ramli mengatakan ketimbang
kembali menyelenggaran UN, pemerintah lebih baik melakukan pengangkatan
kepada guru.
Ramli menyatakan IGI telah mengusulkan penghapusan UN sejak sepuluh tahun
lalu. Menurut Ramli, bagi IGI penyelenggaraan UN merupakan sesuatu yang
tidak ada manfaatnya.
1. Bagi IGI, UN tidak ada manfaatnya
"Ujian nasional ini sebenarnya gak ada gunanya sama sekali. Kita gak melihat
ada manfaat dari ujian nasional," kata Ramli dihubungi IDN Times via telepon. Ia
mengatakan IGI justru lebih banyak melihat nilai-nilai tidak baik yang tercipta dari
penyelenggaraan UN.
IGI sebenarnya mengharapkan ada tindak lanjut yang dilakukan setelah UN dilaksanakan.
Namun hingga saat ini langkah pemerintah seolah tak mendekati harapan IGI.
Ramli mengatakan, IGI berharap pemerintah melakukan sesuatu terhadap
sekolah ataupun Kabupaten/Kota yang memiliki nilai UN yang rendah sebagai
bentuk tindak lanjut dari penyelenggaraan UN. "Kita tidak melihat ada tindak lanjut setelah itu, lalu untuk apa UN?" kata Ramli.
2. Anggaran untuk UN bisa digunakan untuk pengangkatan guru
IGI berpendapat anggaran yang dikeluarkan pemerintah, utamanya pemerintah
pusat, untuk melaksanakan UN terbilang cukup besar. Ketimbang dipakai untuk
melaksanakan UN yang dirasa kurang penting, IGI justru mengusulkan agar anggaran
besar tersebut dapat dialokasikan untuk hal yang lebih penting.
"Lebih baik uang negara itu dikumpul-kumpulin, kemudian digunakan untuk
mengangkat guru," kata Ramli. Dia juga menegaskan, permasalahan utama
dalam dunia pendidikan Indonesia adalah guru.
"Guru kita sekarang 52 persen bukan PNS dan itu bisa masalah buat kita," sebut
Ramli.
3. Pertanyakan keseriusan pemerintah untuk tuntaskan permasalahanpendidikan
Ramli mengatakan perihal penghapusan sistem UN sebenarnya bukan perkara
sulit. "Ini tergantung kemauan pemerintah. Kan tinggal bilang saja, hapus," kata
Ramli. "Soal anggaran yang sudah dianggarkan, kembalikan ke negara lagi uang
itu," ujar dia.
Menurut Ramli, yang membuat sulit adalah adanya kemauan pemerintah
menjalankan sesuatu yang tidak berguna. Dia juga mempertanyakan keseriusan
pemerintah untuk menuntaskan permasalahan pendidikan.
"Kalau hanya sekadar untuk data Kemdikbud, hanya untuk data Puspendik saja
disimpan disana, apa manfaatnya untuk siswa?" kata Ramli bertanya-tanya. "Gak
ada kan? Untuk apa dilakukan semua itu?" lanjut dia.
.png)