Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1) siang.
Rapat paripurna yang dihadiri 285 dari 575 anggota DPR ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco karena Puan Maharani berhalangan hadir.
"Berdasarkan catatan Sekretariat DPR, sebanyak 285 anggota DPR menandatangani daftar hadir. Dengan demikian forum telah tercapai," kata Dasco saat membuka rapat paripurna.
Selain Dasco, pimpinan DPR yang hadir dalam paripurna adalah Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. Namun, sebelum pidato pembukaan masa sidang disampaikan, pimpinan DPR membuka kesempatan bagi anggota dewan untuk menyampaikan interupsi dalam rapat.
"Sebelum dimulai, kami beri kesempatan bagi rekan anggota dewan yang akan menyampaikan interupsi. Di meja pimpinan ada enam interupsi yang akan disampaikan," kata Dasco.
Sepanjang jalannya rapat paripurna, anggota DPR sempat interupsi memberikan perhatian terhadap beberapa kasus, termasuk kasus Jiwasraya dan Asabri yang banyak menyita perhatian anggota DPR. Salah satunya disuarakan oleh Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra.
“Agar pimpinan dan seluruh pimpinan fraksi bisa segera berkumpul dan rapat untuk mendengar harapan rakyat yang menginginkan pansus Jiwasraya bisa dibentuk hingga kita bisa bongkar kasus ini,” ucap Andre.
Sebelumnya, DPR memasuki masa reses sejak 18 Desember 2019 hingga 12 Januari 2020. Sebelum reses, DPR juga sempat melakukan penutupan paripurna masa persidangan I, pada Selasa (17/12). Rapat tersebut mengesahkan jumlah prolegnas RUU 2020-2024 sebanyak 248 RUU.
Kemudian ada empat RUU yang carry over, yaitu RUU tentang Bea Materai, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. Kemudian satu lagi yakni RUU tentang pertambangan mineral dan batubara.
Selain itu, dari masa sidang I, DPR telah membentuk tujuh tim pengawas dan tim pemantau yang bertujuan untuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan DPR.
Tim itu terdiri Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan UU terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI.
Dua, Tim Pengawas DPR RI tentang pembangunan daerah perbatasan. Tiga, tim pemantau dan evaluasi usulan program pembangunan daerah pemilihan. Empat Tim Pengawas DPR RI terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia.
Lima, Tim Pengawas DPR RI terhadap penanganan bencana. Enam, Tim Penguat Parlemen DPR RI. Tujuh, Tim Implementasi Reformasi.