Rapat Dengan Komisi III, Wakil Ketua KPK Laode Curhat Selalu Dimarahi
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku tak pernah dibantu Komisi III DPR. Syarif menyebut tiap kali pimpinan KPK rapat dengar pendapat dengan Komisi III selalu dimarahi, seperti hari ini, Rabu (27/11).
“Jangan terlalu sering juga kami dimarahi, dibantui, dibantui penting. Saya terus terang, saya gak mau curhat, tapi kenapa sih Komisi III itu kalau kita pergi ke sana (Komisi III) kita dimarahin mulu?" ucap Syarif, di kompleks Parlemen DPR, Rabu (27/11).
"Dibantuin itu jarang sekali, terus terang kami hampir tidak pernah merasa terbantu. Ndak pernah kami dibantu. Itu terakhir Pak, ini curhat," ujar dia, melanjutkan.
1. Bantah Laode, Asrul singgung pengamanan teror bom molotov
Pernyataan Syarif dibantah anggota Komisi III DPR, Arsul Sani. Arsul menyinggung peristiwa teror bom molotov di rumah salah satu pimpinan KPK.
"Bahwa Pak Laode tidak pernah dibantu, tidak benar. Ketika rumahnya Pak Laode, atau apa dibom, sama (rumah) Pak Agus (Rahardjo), kan minta disuarakan juga, saya suarakan. Kita minta atensi khusus dari pimpinan Polri, Komisi III juga minta atensi khusus sama Kapolri," sebut Arsul.
2. Arsul imbau KPK tidak lagi sebut Komisi III tidak pernah membantu
Arsul meminta pimpinan KPK tidak lagi menyebut tak pernah dibantu atau pun dilemahkan Komisi III. Politikus PPP itu pun menuturkan, Komisi III dapat dengan mudah jika ingin melemahkan KPK.
"Kami selalu menawarkan Pak untuk adanya tambahan anggaran. Tapi kesekjenan KPK dan Bapak mengatakan, 'cukup anggaran kami'. Jadi jangan dibilang gak pernah membantu. Kita sudah membuka pintunya, tapi Bapak sendiri yang tidak pernah memanfaatkan itu, soal dukungan anggaran," kata Arsul.
"Yang ada, kan kami selalu dituduh ingin melemahkan KPK. Padahal kami ini kalau mau melemahkan KPK paling gampang, kita gak setujui aja anggarannya," ujar Wakil Ketua MPR itu.
3. Komisi III menggelar RDP dengan KPK
Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah UU KPK direvisi. Komisi III ingin mengetahui kasus-kasus yang belum selesai.
"Tentunya ini berkaitan dengan peralihan masa kepemimpinan dari KPK yang hari ini dengan yang tanggal 20 (Desember) nanti akan dilantik jadi pimpinan KPK," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di kompleks DPR, Rabu (27/11).
