Prabowo Jadi Menhan, Jokowi Didesak Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi dan ma'ruf amin

Beka mengatakan Komnas HAM mengerti, pemilihan Prabowo sebagai Menhan merupakan hak prerogratif dari presiden Jokowi. Presiden berhak memilih siapa pun untuk menjadi menterinya.

Untuk itu, "Menjadi tanggung jawab presiden dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat termasuk bagaimana mekanisme komunikasi dan kerjanya dengan para pembantunya," kata Beka saat dihubungi IDN Times pada Sabtu (26/10).

Prabowo Subianto

Beka mengatakan pihak Komnas HAM meyakini Jokowi telah melewati banyak pertimbangan dan perhitungan untuk pemerintahannya ke depan. Beka menegaskan pihaknya hanya menginginkan agar kasus-kasus pelanggaran HAM terkait dapat tetap diselesaikan.

"Komnas HAM ingin kasus-kasus tersebut segera selesai," kata Beka. "Dan saya percaya presiden sudah memperhitungkan semuanya termasuk mekanisme penyelesaiannya," lanjut dia.

Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM

Meski salah satu sosok terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu kini menjadi menteri, Beka menegaskan Komnas HAM tak akan segan untuk tetap mendesak presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada.

"Kami masih berpegang pada sikap kami desember 2018 yang meminta kepada presiden untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran ham yang berat," kata Beka.

"Supaya tidak menjadi beban sejarah dan keadilan bagi para korban segera terwujud," tambahnya.