Jakarta, IDN Times - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengecam instruksi Polri terkait larangan mahasiswa untuk menggelar demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden.
“Kebebasan menyampaikan pendapat sangat penting dalam demokrasi. Hak menyampaikan pendapat itu dijamin dalam UUD. Karena itu, melarang tindakan itu (demo) adalah inkonstitusional,” kata Asfinawati di Jakarta, Selasa (15/10).
Mahasiswa dan sejumlah koalisi sipil berencana untuk terus melakukan aksi hingga Presiden Jokowi mengabulkan tujuh tuntutan yang sempat disuarakan di depan DPR RI. Dengan tegas, Asfinawati menyampaikan aksi hanya dilarang ketika pesertanya membawa senjata tajam.
“Kalau kebebasan menyampaikan pendapat sudah diciderai, maka demokrasi sudah dalam ancaman. Aksi itu harus diperkenankan selama tidak membawa senjata tajam.
Sebagai mandataris rakyat, presiden tentu bukan lembaga yang anti-kritik. Bila Jokowi adalah seorang negarawan, sambung Asfinawati, dia pasti tidak akan menghalangi terjadinya aksi bahkan ketika hari pelantikan sekalipun.
“Di negara-negara lain ada pelantikan presiden dikritik ya biasa saja. Menurut saya kalau presidennya berjiwa negarawan, ya dia akan senang dikritik, karena dia akan mendengar di hari pelantikannya, apa sebetulnya yang diinginkan rakyat karena dia memerintah untuk rakyat,” papar alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu.
Dalam acara bertajuk “Habis Gelap Terbitlah Kelam”, Asfinawati menggarisbawahi pola-pola pembungkaman negara terhadap masyarakat. Salah satunya adalah penghalang-halangan terhadap demonstrasi.
“Kalau kita lihat ada beberapa hambatan dalam berpendapat. Pertama, penghalang-halangan menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu ada kriminalisasi, ada UU ITE, serangan kepada orang yang mengemukakan pendapatnya di medsos,” tutupnya.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono, menegaskan bila institusi yang dipimpinnya tidak akan mengeluarkan izin bagi masyarakat yang akan menggelar aksi jelang pelantikan presiden.
“Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok sudah diberlakukan (sampai anggal 20 Oktober)," kata Gatot di Senayan, Jakarta, Senin (14/10).