Peringati 50 Tahun K3, Menaker: Saling Koordinasi, Awasi, dan Ingatkan

Menaker Ida mengatakan, pada 2018 terjadi 157.313 kasus yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, sedangkan sepanjang Januari-September 2019 terdapat 130.923 kasus.

Hal itu menunjukkan terjadinya penurunan kasus kecelakaan kerja sebesar 26,40 persen.

"Namun, tantangan serius masih ada di depan mata. Dari total penduduk bekerja yang berjumlah 126,51 juta orang, sebanyak 57,5 persen di antaranya berpendidikan rendah. Hal ini berpotensi menyebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja," tambahnya.

Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, morel, dan pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kecelakaan kerja juga memengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK).

Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat pekerja, pekerja dan masyarakat, untuk terus meningkatkan pengawasan dan penyadaran pentingnya K3.

Menaker Ida mengingatkan jangan sampai problem K3 hanya diingat dan dibahas saat terjadi kasus kecelakaan atau musibah di tempat kerja, atau malah baru mendapat perhatian saat korban berjatuhan.

"Jangan sampai kita baru peduli soal K3 ketika ada gugatan dari masyarakat atau keluarga korban. Keselamatan adalah yang utama. Put safety first. Karena uang bisa dicari, karier bisa dikejar, tapi keselamatan dan kesehatan sama sekali tak tergantikan," ujar Menaker Ida.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 telah menetapkan Program dan Strategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Periode 2020-2024.

Program dan Strategi K3 Nasional tersebut melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan, di antaranya gerakan promosi K3, penguatan kapasitas sumber daya K3, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum norma K3.

Menaker Ida juga mengajak semua pihak untuk ikut mengawal agar Program dan Strategi Nasional K3 tersebut dapat berjalan efektif. Serikat pekerja juga wajib memberi perhatian dan mendorong agar K3 dapat dijalankan secara efektif.

"Apakah K3 hanya tanggung jawab pemerintah pusat? Tentu tidak karena ketenagakerjaan adalah bidang yang diotonomikan sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan mengontrol atas pelaksanaannya. Ini adalah soal kerja sama, koordinasi, saling mengawasi dan saling mengingatkan," pungkasnya.