Penjelasan Menag soal Larangan Pemakaian Niqab di Kantor Pemerintahan

Fachri menjelaskan dalam ajaran Islam memang menganjurkan bagi seorang muslimah agar memanjangkan kerudungnya, namun tidak diminta menggunakan niqab. 

Hal ini disampaikan Fachri mengacu pada ajakan Nabi Muhamad SAW kepada muslimah untuk mengikuti salat Id. Dan perempuan boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangannya.

"Kalau dalam budaya Islam yang saya baca, memang sebelumnya ada ayat yang menjelaskan masalah wanita perlu memanjangkan hijabnya. Tapi tidak ada yang menjelaskan soal menyuruh menggunakan niqab," kata Menag.

Fachrul menyebutkan pihaknya akan mengeluarkan peraturan penggunaan niqab jika seseorang akan memasuki area kantor instansi pemerintahan. Hal ini dilakukan guna menjaga keamanan dan mengenali identitas tamu yang akan memasuki area kantor pemerintahan.

Dia mencontohkan sama halnya dengan tamu yang menggunakan helm yang diminta melepaskan helmnya, agar mengetahui identitasnya. Sehingga hal inilah yang membuat pemerintah akan mempertimbangkan aturan pemakaian niqab di area kantor pemerintahan.

"Nantinya mungkin instansi pemerintahan mengeluarkan aturan bahwa tamu yang ingin memasuki instansi pemerintahan tidak boleh memakai helm dan mukanya harus terlihat jelas. Bahaya dong nanti tiba-tiba ada yang masuk mau bertemu menteri, tapi mukanya tidak kelihatan," ujar dia, berkelakar.

Fachrul mengatakan sebelumnya sudah ada aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan staf kenegaraan lainnya, terkait tata cara berpakaian saat berdinas. PNS, polisi, maupun TNI dilarang menggunakan niqab bagi wanita saat bertugas.

Begitu pula sama halnya dengan pria, juga dilarang menggunakan celana ketat atau cingkrang (di atas mata kaki) saat bertugas. 

"Kan sudah ada aturannya kalau untuk PNS atau anggota TNI atau polisi, tidak boleh menggunakan celana ketat dan memakai cadar (niqab) saat bekerja," tegas Fachrul.